BPKAD Kab.Tangerang

BPKAD Kab.Tangerang
Award financial 2024.

Keluarga Besar GAMATA NUSANTARA

Keluarga Besar GAMATA NUSANTARA
Mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriah

MITRAPUBLIKNEWS CHANNEL

Recent post

Agam Turki FC Juara LDP Cup U-40 Lewat Drama Adu Penalti




Pakuhaji,Tangerang | Mitrapubliknews.com - Turnamen sepak bola LDP Cup U-40 resmi digelar di Stadion Mini SI Gomar, Pakuhaji, Minggu (22/11/2026). Ajang ini diinisiasi dan didukung penuh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, H. Pinan, dan diikuti 12 tim terbaik.


Pertandingan dimulai pagi hari dengan fase grup. Grup A dan Grup B memulai aksi sejak pukul 07.30 WIB, disusul Grup C dan Grup D mulai pukul 10.00 WIB.


Babak semifinal berlangsung pukul 13.00 WIB. Pemenang Grup A berhadapan dengan pemenang Grup C, dan pemenang Grup B melawan pemenang Grup D. Pemenang kedua semifinal bertemu di grand final dengan format dua babak masing-masing 15 menit.


Grand final mempertemukan *Agam Turki FC melawan ZYA Rajeg FC*. Pertandingan berlangsung ketat dan berakhir imbang 0-0 di waktu normal.


Laga pun dilanjutkan ke adu penalti. Skor sempat imbang 3-3, hingga akhirnya Agam Turki FC memastikan kemenangan lewat satu tendangan tambahan dan keluar sebagai juara.


*Ketua Tim Agam Turki FC, Agam,* mengatakan perjalanan timnya penuh liku. Menurutnya, timnya merupakan kumpulan pemain dari Kecamatan Kosambi dan Teluknaga, ditambah pemain dari luar.


"Semangat Kabupaten Tangerang, diikuti 12 tim terbaik. Rata-rata mereka sudah berusia di atas 40 semua. Awalnya kami 0-0, kemudian adu penalti dengan skor 3-3 dan ada tambahan satu kali tendangan lagi, kami tendang menang," ujarnya.


Agam menambahkan, timnya rutin berlatih. "Setiap ikut kompetisi, kita selalu masuk ke babak final," katanya.


*Ketua Panitia Pelaksana, Fajri Akmalani,* menuturkan LDP Cup U-40 berjalan baik, lancar, dan sukses. Menurutnya, acara ini didukung cuaca yang kondusif meski sempat khawatir karena sudah mulai musim penghujan.




"Ini juga silaturahmi yang memang rutin, hanya saja khusus usia 40 tahun ke atas, pemain-pemain Legend All Star yang ada di beberapa kecamatan dari kabupaten, bahkan pemainnya juga dari Tangerang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dewan, selaku Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, yang telah mensupport penuh acara ini. Semoga kedepannya terus berkelanjutan dan semakin baik lagi," ujarnya.


Panitia juga mencatat, setiap tim wajib hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai serta wajib membawa KTP elektronik atau dokumen identitas asli untuk verifikasi keaslian pemain.


*Daftar 12 Tim Peserta LDP CUP U-40 2026:*

1. Ardam Pakuhaji

2. Sukawali Selection

3. OS Pakuhaji

4. Cengklong Kosambi

5. Ex Soeratin Persikota

6. ZYA Rajeg

7. MORI Cengkareng

8. Agam Turkey

9. Oldstar United Sepatan

10. Sandika Sepatan

11. Gapensa Kosambi

12. Oplosan Sukadiri


*(Kang Eben)*

Polresta Tangerang Amankan Enam Pria Terkait Kasus Pengeroyokan Dipicu Salah Paham




Cikupa, Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Aparat Polresta Tangerang mengamankan enam pria yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di parkiran Proyek Pembangunan Mall Samanea, Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa.


Keenamnya sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni AH, IR, NB, PR, RD, dan AI. Sedangkan korban dari peristiwa tersebut adalah empat pria yakni MI, ME, AT, dan RI.


Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Minggu (22/11/2026) mengatakan, peristiwa bermula pada Kamis (22/10/2026), saat korban MI bersama dua orang rekannya mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga.




"Karena kondisi rem motor korban tidak berfungsi optimal, motor tersebut tanpa sengaja hampir menyerempet dua orang dari keenam tersangka," kata Indra Waspada.


Selanjutnya pada Jumat (23/10/2026), kedua orang tersebut mendatangi dan mengancam adik korban. Korban MI bersama korban lainnya mendatangi lokasi kerja para tersangka dengan maksud mengklarifikasi dan hendak menyampaikan permohonan maaf.


Namun, para tersangka malah emosi lalu menendang korban. Korban saat itu memilih diam. Para tersangka juga menantang korban untuk berkelahi. Para tersangka juga diketahui menghubungi rekan-rekannya hingga terkumpul sekitar 20 orang.




"Rombongan dari tersangka langsung melakukan aksi penyerangan dan pengeroyokan terhadap para korban," ujar Indra Waspada.


Dalam pengeroyokan tersebut, kelompok tersangka menyerang menggunakan senjata tajam modifikasi berupa besi ulir atau drat panjang yang telah diasah hingga runcing.


Akibat kejadian tersebut, korban MI mengalami luka lecet di lengan kiri, luka lecet di punggung jari tengah sebelah kiri, dan luka lecet di kaki kiri bagian depan akibat benda tajam. Sedangkan korban ME mengalami luka tusuk di bagian leher belakang sebelah kiri dan luka tusuk di bagian bahu sebelah kanan.




"Kejadian itu kemudian dilaporkan ke kepolisian," kata Indra Waspada.


Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Setelah melalui serangkaian pendalaman, pada Selasa (17/11/2026), keenam tersangka berhasil diamankan di lokasi proyek.


Keenam tersangka berikut barang bukti kini diamankan di Polsek Cikupa dan Polresta Tangerang. Dari keterangan para tersangka, motif dari aksi tersebut dipicu rasa kesal kepada korban berawal dari perselisihan di jalan.


*Redaksi*

Kades Gintung Ucapkan Terima Kasih, Jalan Kampung Pulo DIbeton 260 Meter




Gintung, Sukadiri, Tangerang | Mitrapubliknews.com — Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kepala Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Amsuri, SH mengucapkan terima kasih kepada Dewan Salwani Oboy Fraksi PKB Provinsi Banten, kepada Bupati Tangerang dan Gubernur Banten yang telah membangun jalan di Kampung Pulo Desa Gintung RT 25 RW 04. Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Minggu 22 November 2026.


Panjangnya kurang lebih 260 meter, betonisasi.




Warga menyambut gembira.


"Senang banget, senang sekali. Terima kasih Pak Gubernur, Terima kasih Pak Dewan, Terima kasih Pak Bupati."


Warga Kampung Pulo mengaku kini akses jadi lebih mudah, tidak becek lagi, anak sekolah, ke pasar, ke kebun jadi lancar.


Pembangunan ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat desa.


Warga berharap pembangunan terus berlanjut ke jalan-jalan lainnya di Desa Gintung.


*Redaksi*

Akibat Jalan Sukadiri Rusak Parah, Seorang Warga Terjatuh Dan Luka Parah







Sukadiri, Tangerang | Mitrapubliknews.com — Kondisi Jalan kali Cirarab, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, rusak parah dan membahayakan pengguna jalan. Beton jalan retak, pecah, dan berlubang di hampir sepanjang ruas jalan.


Pada *Sabtu sore, 21 November 2026*, seorang warga A, terjatuh saat melintas dengan sepeda motor dan mengalami luka parah di kepala dan kaki. Korban hilang kendali akibat permukaan jalan yang pecah dan berlubang, hingga terjatuh keras dan langsung dilarikan ke IGD untuk mendapat perawatan.


"Saat kejadian Sabtu sore korban dirawat dan hari ini korban udah di bawa pulang," kata Joy_


Joy warga Kecamatan Sukadiri yang mengatakan jalannya sudah lama rusak, retak semua, berlubang. Kalau hujan tambah licin dan lubangnya tidak kelihatan. Sudah banyak yang hampir jatuh. Ucapnya.


"Jalan tersebut merupakan akses utama warga menuju pasar, sekolah, hingga jalan utama." Tegas Joy


Warga berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Bina Marga segera turun tangan. Jangan menunggu sampai ada korban jiwa baru diperbaiki.


Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal perbaikan. Warga diimbau berhati-hati saat melintas, terutama malam hari dan saat hujan.


Semoga korban cepat sembuh doa yang dipanjatkan sahabat yang mengucapkannya.


*Redaksi*

Merespon Aduan Masyarakat, Polsek Mauk Gledah 5 Titik Tempat Dugaan Jual Obat Daftar G Tanpa Ijin




Mauk, Tangerang | Mitrapubliknews.com – Dalam rangka merespons aduan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polsek Mauk Polresta Tangerang melaksanakan kegiatan pengecekan dan penggeledahan di lima titik lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan obat-obatan daftar G tanpa izin di wilayah hukum Polsek Mauk.


Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respons cepat Kepolisian terhadap informasi dan keluhan masyarakat yangp merasa resah dengan adanya dugaan peredaran obat-obatan daftar G tanpa izin di lingkungan tempat tinggal mereka.




Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Mauk mendatangi sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pengecekan guna memastikan kebenaran informasi yang disampaikan masyarakat sekaligus melakukan upaya pencegahan terhadap peredaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kapolsek Mauk AKP I Nyoman Nariana, S.M., S.Pd. menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polsek Mauk dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.




"Kami akan terus merespons setiap informasi dan pengaduan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan peredaran obat-obatan tanpa izin. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan," ujarnya.




Polsek Mauk juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, khususnya dugaan peredaran obat-obatan tanpa izin, melalui Bhabinkamtibmas, Polsek terdekat, maupun layanan Call Center Polri 110.


Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat menekan potensi peredaran obat-obatan ilegal serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. (*/ Eben).

Kapolresta Tangerang Subuh Keliling di Tigaraksa, Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kamtibmas




Tangerang | Mitrapubliknews.com – Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Andi M. Indra Waspada Amirullah melaksanakan kegiatan Salat Subuh Keliling (Suling) bersama masyarakat di Masjid Al Huda, Jalan Syeh Mubarok No. 01, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Sabtu (21/11/2026).


Kegiatan yang dimulai pukul 04.15 WIB tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat sekaligus membangun komunikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Binmas AKP I Made Artana, Kapolsek Tigaraksa AKP Iwan Wahyudi, Ps. Kasihumas Ipda Tri Leksono Febrianto, pengurus DKM, tokoh agama, personel Polresta Tangerang dan Polsek Tigaraksa, serta warga sekitar Masjid Al Huda.




Dalam sambutannya, Kapolresta Tangerang mengatakan bahwa kegiatan Subuh Keliling merupakan tindak lanjut program Kapolri dan Kapolda Banten untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat.


Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi gangguan keamanan atau penegakan hukum, tetapi juga harus hadir untuk mendengarkan aspirasi, mengetahui persoalan masyarakat, dan membangun kebersamaan.


"Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, kami ingin terus mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Polri harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika terjadi permasalahan, tetapi juga untuk mendengarkan aspirasi dan bersama-sama mencari solusi dalam menjaga keamanan lingkungan," ujar Kapolresta.




Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta juga menyampaikan perkembangan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polresta Tangerang, termasuk sejumlah kasus kriminalitas yang menjadi perhatian masyarakat.


Salah satunya kasus penjambretan di wilayah Kecamatan Jambe yang mengakibatkan seorang perempuan meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang kerja. Kapolresta menyampaikan bahwa dua terduga pelaku telah diamankan dan saat ini menjalani proses hukum.


Selain itu, jajaran Polresta Tangerang juga berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam waktu relatif singkat. Kendaraan yang menjadi barang bukti bahkan telah dikembalikan kepada pemiliknya.


Kapolresta menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan kepastian hukum kepada masyarakat.


Namun demikian, ia mengingatkan bahwa upaya menjaga keamanan lingkungan membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat.


"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Pastikan kendaraan diparkir di tempat aman, dikunci setang, gunakan kunci pengaman tambahan, dan jangan meninggalkan kunci pada kendaraan. Hal-hal sederhana seperti ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan," jelasnya.


Kapolresta juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing dan tidak mengambil tindakan sendiri yang berpotensi menimbulkan persoalan baru.


Ia mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian, melaporkan tindak pidana, maupun menyampaikan informasi terkait gangguan kamtibmas.




"Jangan ragu menghubungi layanan 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Kami berupaya memberikan respons dan pelayanan secepat mungkin sesuai kondisi di lapangan," tambahnya.


Lebih lanjut, Kapolresta mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, dan seluruh warga untuk menjaga kerukunan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.


Menurutnya, situasi keamanan yang kondusif tidak dapat diwujudkan oleh kepolisian sendiri, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh lapisan masyarakat.


"Kami berharap masyarakat dan kepolisian terus bersinergi. Mari kita jaga lingkungan tempat tinggal masing-masing agar tetap aman, nyaman, damai, dan kondusif," tutupnya. (*/Eben).

Dengar Warga Butuh Bantuan, Polisi di Pakuhaji Antar Beras dan Telur ke Rum




Pakuhaji, Tangerang | Mitrapubliknews.com –  Kepolisian Sektor (Polsek) Pakuhaji, Polres Metro Tangerang Kota, bergerak cepat membantu warga yang tengah mengalami sakit dan kesulitan ekonomi di Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Kamis (19/11/2026). 


Bantuan diberikan setelah polisi menerima laporan dari warga melalui Call Center Polsek Pakuhaji pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 13.50-14.20 WIB.


Warga bernama Rudi (51), yang tinggal di Kampung Laksana, meminta bantuan kebutuhan pokok berupa beras dan telur untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.




Mendapat laporan tersebut, Kapolsek Pakuhaji AKP Prapto Lasono, langsung mendatangi kediaman warga bersama sejumlah anggotanya.


Setibanya di lokasi, petugas melihat langsung kondisi keluarga Rudi yang tengah menghadapi keterbatasan ekonomi sekaligus persoalan kesehatan.


Rudi diketahui sedang menderita stroke, sedangkan istrinya mengidap diabetes. Kondisi tersebut semakin berat karena keluarga itu juga harus membantu putrinya yang berstatus janda dan kini tinggal bersama empat orang cucu yang masih kecil.




Melihat kondisi tersebut, jajaran Polsek Pakuhaji kemudian menyerahkan sejumlah bantuan kebutuhan pokok.


Bantuan yang diberikan berupa 1 karung beras seberat 50 kilogram, 2 kilogram telur ayam, 1 kilogram telur bebek, serta empat bungkus mi ayam bakso untuk keempat cucu Rudi.


Kapolsek Pakuhaji AKP Prapto Lasono mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap warga yang membutuhkan.


“Kami ingin memastikan kehadiran polisi tidak hanya ketika masyarakat membutuhkan pelayanan keamanan, tetapi juga saat ada warga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan kebutuhan keluarga dan bermanfaat untuk beberapa waktu ke depan,” kata Kapolsek.


Menurutnya, kepedulian terhadap warga merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan antara kepolisian dengan masyarakat.




Polsek Pakuhaji juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui ada warga di lingkungannya yang membutuhkan perhatian maupun bantuan.


“Kalau ada warga yang membutuhkan bantuan atau menghadapi persoalan yang mendesak, silakan sampaikan kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek. Kami akan berupaya merespons dan mencari solusi sesuai kemampuan kami,” imbau Kapolsek.


Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang sedang menghadapi persoalan kesehatan maupun keterbatasan ekonomi. (*/ Kang Eben).

PT Bintang Putra Mandiri Klarifikasi di JTR: Tidak Ada Rencana Tutup Saluran Air di Kayu Bongkok




Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com  -- PT Bintang Putra Mandiri (BPM) menyampaikan klarifikasi terkait penolakan rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dalam konferensi pers di ruangan Jurnalis Tangerang Raya (JTR), Jumat (20/11/2026).


Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa rijki beserta rombongan yang hadir ke kantor Sekber JTR, SMSI dan PWI Kota Tangerang.


Zulpa Rijki mengatakan pihaknya tidak ada rencana untuk menutup saluran air. Justru, pihak pengembang akan memperluas dan merapikan saluran air yang ada.


"Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan," ujar Zul, begitu dia biasa disapa.


Dalam konferensi pers tersebut, Zulpa rijki selaku subkontraktor yang menangani pengurukan tanah di lokasi tersebut melalui PT Abdul Jaya Perkasa ( AJP ) menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).




"Untuk kegiatan berusaha Real Estate, yang dimiliki sendiri atau disewa dengan nomor: 06112410313603226 yang berlokasi di Desa Kayu Bongkok dan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor: 413/2024 tanggal 24 Oktober 2024.


Terkait tudingan pengambilan lahan warga, Zulpa Rijki menyatakan hal itu tidak benar, karena semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri.


"Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot," tuturnya.


Dia juga menyampaikan selama ini pihaknya telah membantu kebutuhan warga, termasuk membantu kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi.


Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai dari Desa, Kecamatan, hingga Dinas terkait dapat membantu memberikan penjelasan tentang izin PT Bintang Putra Mandiri yang telah resmi diterbitkan sejak tahun 2024. (*/ Redaksi).

Polresta Tangerang Ungkap Kasus TPPO, Pasangan Suami Istri Diamankan




Tangerang| Mitrapubliknews.com -- Polresta Tangerang mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan pasangan suami istri, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. 


Wakapolresta Tangerang Kombes Pol Christian Aer pada konferensi pers, Jumat (20/11/2026) mengatakan, perkara tersebut terjadi di sebuah kontrakan di Desa Telagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa, (17/11/2026). 



"Saat itu, petugas menerima informasi mengenai  adanya praktik yang mengarah pada upaya eksploitasi seksual dengan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan tersebut atau dilakukan untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian," kata Christian. 




Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Setelah itu, petugas melakukan penggerebekan di kontrakan tersebut dengan mengamankan lima orang terdiri dari seorang pria dan empat perempuan. Dalam proses pemeriksaan, petugas menetapkan dua lima orang yang diamankan sebagai tersangka.


"Keduanya adalah seorang perempuan berinisial WS (31) dan seorang pria berinisial MB (29)," ujar Christian. 


Di kesempatan yang sama, Wakasat Reskrim Polresta Tangerang AKP Maskuri menambahkan, berdasarkan pengakuan, WS dan MB adalah pasangan suami istri. Keduanya mengakui menikah siri sekitar tiga bulan lalu. 


Maskuri melanjutkan, pasutri tersebut kemudian mengontrak tiga kamar kontrakan. Satu kamar untuk pasutri tersebut tinggal, satu kamar untuk para perempuan yang dijajakan, dan satu kamar untuk melakukan praktik tersebut. 


"Cara menawarkan dengan aplikasi dan juga mulut ke mulut," ujar Maskuri. 


Maskuri menerangkan, berdasarkan pengakuan para tersangka, praktik tersebut sudah dilakukan selama tiga bulan. Dia memastikan, perempuan yang dijajakan tidak ada yang di bawah umur. 


"Sejauh ini, ada tiga perempuan yang turut kami amankan dan statusnya saksi," ucap Maskuri. 




Dari ungkap kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit ponsel, beberapa bungkus tisu basah dan kering, serta beberapa bungkus alat kontrasepsi dan pelumas. 


Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 2 dan/atau Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang dan/atau Pasal 420 juncto Pasal 421 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara.


(*/ Redaksi).

Forum Pimred Multimedia Gelar FGD, Tata Kelola Pertanahan Dinilai Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional




JAKARTA | Mitrapubliknews.com – Ketidakpastian tata kelola pertanahan dinilai berpotensi menghambat investasi, memperlambat pembangunan, menghilangkan peluang kerja, hingga menyebabkan aset tanah yang seharusnya produktif menjadi terbengkalai.


Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Pimred Multimedia Indonesia bertema “Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional” di Pakubuwono Spring, Jakarta, Rabu (18/11/2026).




FGD menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, pakar agraria sekaligus anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, kuasa hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP) Muchibi, SH, MH, serta kuasa hukum PT GMN, M. Syawal.


Sekretaris Jenderal Forum Pimred Multimedia Indonesia, Helmy Halim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Ngobras (Ngobrol Santai) yang secara rutin digelar setiap bulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja.


Menurut Helmy, FGD kali ini secara khusus membahas reforma agraria dan kaitannya dengan upaya mendorong pertumbuhan serta meningkatkan perekonomian nasional.


“Dalam FGD kali ini kita ingin membahas Undang-Undang Reforma Agraria yang pada 22 September disahkan DPR RI, kemudian mengaitkannya dengan pertumbuhan dan peningkatan perekonomian nasional,” ujar Helmy yang hadir mewakili Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, yang berhalangan hadir.


Ia menambahkan, kegiatan tersebut diikuti sejumlah pengurus Forum Pimred serta insan pers dari berbagai platform media, mulai dari media cetak, online, televisi hingga radio.


Sementara itu, Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menilai persoalan pertanahan berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam.


Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan apabila akses terhadap sumber daya produktif masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.


Ia juga mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menciptakan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.


“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” kata Nailul.


Ia menegaskan, reforma agraria harus dimaknai sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah, bukan sekadar membagikan sertifikat kepada masyarakat.


Sebab, legalitas kepemilikan tanah belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan jika tidak disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan, serta dukungan peningkatan produktivitas.


“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” paparnya.


Nailul juga mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum pertanahan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar daripada nilai tanah yang sedang disengketakan.


Tanah yang tidak dapat dimanfaatkan akibat konflik kepemilikan berpotensi menghambat pembangunan, kegiatan usaha, dan investasi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.


Pemerintah pun berpotensi kehilangan penerimaan dari kegiatan ekonomi yang tidak terlaksana. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan administratif, melainkan bagian penting dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.


Tiga Pilar Tata Kelola Pertanahan


Perspektif lain disampaikan anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Ia menilai persoalan pertanahan harus dilihat dari sudut pandang hak dasar manusia dan keadilan dalam penguasaan sumber daya.


Menurut Iwan, tanah berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal, pangan hingga keberlanjutan lingkungan hidup.




“Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” ujarnya.


Iwan menjelaskan, terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.


Kepastian hak, lanjutnya, tidak cukup hanya ditandai dengan kepemilikan sertifikat. Negara harus memastikan objek tanah, subjek pemegang hak, batas bidang, serta riwayat perolehan dan penguasaannya dapat ditelusuri secara jelas.


Ia juga menyoroti lemahnya integrasi data pertanahan, tata ruang, dan perizinan. Data yang tersebar di berbagai lembaga dan tidak saling terhubung berpotensi membuka ruang terjadinya tumpang tindih klaim maupun ketidakjelasan status tanah.


Selain itu, pembenahan kelembagaan dinilai mendesak dilakukan. Masyarakat yang menghadapi persoalan sertifikat atau klaim hak yang saling bertentangan seharusnya mendapatkan penjelasan dan penelusuran riwayat tanah dari lembaga pertanahan.


“Kalau ada dua sertifikat yang saling bertentangan, jangan kemudian masyarakat hanya disuruh berperkara ke pengadilan. Lembaga pertanahan juga harus bisa menjelaskan bagaimana riwayat tanah itu, bagaimana proses penerbitannya, dan di mana letak persoalannya,” tegas Iwan.


Besarnya persoalan agraria juga tercermin dalam catatan KPA. Sepanjang 2025, KPA mencatat 341 letusan konflik agraria dengan luas areal sekitar 914.574 hektare dan berdampak terhadap 123.612 keluarga.


Konflik tersebut paling banyak terjadi di sektor perkebunan, disusul infrastruktur, pertambangan, properti, kehutanan, dan fasilitas militer.


Iwan menilai angka tersebut menunjukkan konflik agraria bukan persoalan insidental, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.


Sengketa Tanah Puluhan Tahun Jadi Sorotan


Dalam forum yang sama, Kuasa Hukum PT Surya Prima Pratama (PT SPP), Muchibi, SH, MH, memaparkan contoh persoalan sengketa tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.


Kasus tersebut berkaitan dengan lahan seluas sekitar 5.700 meter persegi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta, yang menurut penjelasannya telah menjadi objek sengketa selama 36 tahun.


Muchibi menjelaskan, PT SPP mendasarkan klaimnya pada Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 24 dan Nomor 25. Dokumen tersebut berkaitan dengan Girik C 778 Persil 20 D2 seluas sekitar 4.500 meter persegi dan Girik C 530 Persil 21 D1 seluas sekitar 1.200 meter persegi.


Namun, terdapat pihak perusahaan lain yang juga mengajukan klaim atas tanah yang dikaitkan dengan Girik C 778. Menurut penjelasan Muchibi, klaim pihak lain tersebut merujuk pada Persil 18 B D2 yang disebut berada di kawasan Jalan Senopati.


Perbedaan nomor persil tersebut menjadi salah satu poin penting yang dipersoalkan. Sebab, kesamaan nomor girik tidak serta-merta membuktikan bahwa dua pihak mengklaim bidang tanah yang sama.


Untuk memperoleh kepastian hukum, PT SPP kembali menempuh jalur hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


Dalam gugatan terbarunya, PT SPP turut mengajukan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurut pihak perusahaan dilakukan secara konsisten sejak 1996 hingga 2026.


“Nilainya pada awalnya sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu. Kemudian, pembayaran terakhir yang kami catat pada 2006 mencapai Rp1,6 miliar. Bagi kami, pembayaran PBB tersebut menjadi salah satu bukti bahwa PT SPP secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan atas objek tanah yang disengketakan,” ungkap Muchibi.


Dalam perkara tersebut, PT SPP mengajukan tuntutan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp86 miliar, ditambah bunga dua persen setiap bulan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.


Paparan kasus tersebut memperlihatkan bagaimana sengketa pertanahan yang berlangsung berlarut-larut dapat menyebabkan tanah kehilangan fungsi ekonominya. Meski demikian, klaim dan bukti masing-masing pihak tetap harus diuji melalui proses hukum yang berlaku.


Kepastian Hukum untuk Ekonomi Nasional


FGD Forum Pimred Multimedia Indonesia tersebut menegaskan bahwa persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut administrasi kepemilikan, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemerataan ekonomi, iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.


Keberhasilan reforma agraria, pada akhirnya, tidak cukup diukur dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan atau luas tanah yang dibagikan.


Lebih dari itu, negara dituntut mampu menjamin kepastian hak, mengurangi konflik agraria, memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah, serta memastikan sumber daya agraria dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.


Dengan tata kelola pertanahan yang transparan, terintegrasi, dan berkeadilan, tanah diharapkan tidak lagi menjadi sumber konflik berkepanjangan, melainkan menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan bersama.(*Redaksi).

Dewan Pembina GWI Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum DPP GWI Periode 2026–2031





Tangerang | Mitrapubliknews.com – Dewan Pembina Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas terpilihnya Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GWI periode 2026–2031 dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-II yang diselenggarakan di Hotel Narita, Tangerang, pada 10 November 2026 lalu.


Terpilihnya Syamsul Bahri menjadi momentum penting bagi perjalanan organisasi GWI dalam memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta menjaga marwah dan integritas organisasi pers di tengah dinamika dunia jurnalistik yang semakin kompleks.


Dewan Pembina GWI berharap, kepemimpinan Syamsul Bahri dapat dijalankan dengan penuh amanah, tanggung jawab, serta komitmen kuat dalam membesarkan organisasi. Jabatan Ketua Umum bukan sekadar kehormatan, melainkan kepercayaan besar yang harus dibuktikan melalui kerja nyata dan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen organisasi.


Para pembina juga berpesan agar kepengurusan DPP GWI periode 2026–2031 mampu membangun organisasi yang semakin solid, profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi independensi dan etika jurnalistik.


"Harapan kami, di bawah kepemimpinan Syamsul Bahri, GWI semakin maju dan berkembang, mampu memperkuat persatuan insan pers di seluruh Indonesia, serta menjadi organisasi yang memiliki kontribusi nyata bagi kemerdekaan pers dan kehidupan demokrasi."


Lebih jauh, kepemimpinan baru diharapkan tidak hanya berorientasi pada penguatan struktur organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan program-program strategis yang bermanfaat bagi peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kesejahteraan wartawan di berbagai daerah.


Momentum Munas ke-II ini hendaknya menjadi titik awal untuk mempererat solidaritas antarpengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab, kekuatan organisasi tidak semata-mata terletak pada figur pemimpin, melainkan pada soliditas, loyalitas, integritas, dan komitmen seluruh anggotanya.


Dewan Pembina GWI berharap Syamsul Bahri dapat membawa GWI menjadi organisasi pers yang semakin disegani, bermartabat, dan konsisten memperjuangkan profesionalisme serta persatuan insan pers di seluruh Indonesia.


Selamat dan sukses atas amanah baru. Semoga GWI semakin solid, profesional, dan jaya.


(Red)

Rasman Susandi, S.H., M.H. Resmi Pimpin ASLINMAS Kota Tangerang, Integritas Jadi Sorotan




SERANG | Mitrapubliknews.com – Rasman Susandi S.H., M.H yang diketahui bertugas sebagai ajudan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Satuan Pelindung Masyarakat (ASLINMAS) Kota Tangerang.


Pelantikan berlangsung dalam rangkaian pelantikan ASLINMAS se-Provinsi Banten dan Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (18/11/2026).


Kegiatan tersebut dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin dan dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Jamintel Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani.




Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga menjabat Pembina ASLINMAS menekankan pentingnya peran Linmas sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan memberikan manfaat nyata.


Dalam sambutannya, Burhanuddin mengingatkan nilai iman, ilmu, dan amal harus menjadi landasan pengabdian personel Linmas dalam menjaga kesatuan, keharmonisan, serta ketahanan sosial.


"Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, Satlinmas akan senantiasa menjadi mitra masyarakat yang dipercaya, bermanfaat, serta menjadi unsur penting dalam menjaga kesatuan, keharmonisan, ketahanan sosial di tengah kehidupan masyarakat Banten," kata Burhanuddin.


Rasman: Ini Amanah, Bukan Sekadar Jabatan


Usai dilantik, Rasman Susandi menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.




"Ini bukan sekadar jabatan atau pelantikan, tetapi amanah dari organisasi, anggota, dan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh pengurus serta anggota ASLINMAS Kota Tangerang. Mari kita bersama-sama membesarkan organisasi dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat," ujar Rasman.


Ia menegaskan, ASLINMAS Kota Tangerang ke depan harus semakin solid, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.


"Linmas tidak boleh hanya hadir ketika ada kegiatan pengamanan. Kami ingin anggota juga hadir dalam kegiatan sosial, membantu masyarakat, menjaga lingkungan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di wilayah masing-masing," tambahnya.


Salah satu program yang menjadi perhatian Rasman adalah gerakan pemilahan sampah rumah tangga mulai dari rumah.


Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, anggota Linmas dapat mengambil peran dalam mengedukasi dan menggerakkan warga untuk membiasakan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.


"Kami ingin memulai gerakan dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Jika masyarakat memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah, lingkungan akan lebih terjaga. Linmas bisa menjadi penggerak dan contoh dalam membangun kepedulian tersebut," tegasnya.


Pelantikan Rasman juga mendapat sambutan dari pengurus dan anggota Satlinmas Kota Tangerang. Mereka menyebut Rasman sebagai salah satu perintis atau founding father yang turut membangun ASLINMAS Kota Tangerang sejak awal.


"Selamat dan sukses untuk Ketua kami, Bapak Rasman Susandi. Kami siap berdiri di belakang Ketua. Satu komando, satu tujuan," demikian ungkapan dukungan pengurus dan anggota Satlinmas Kota Tangerang.


Dengan kepemimpinan baru tersebut, ASLINMAS Kota Tangerang diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas personel, serta memperluas kontribusi dalam bidang keamanan, sosial, dan kepedulian lingkungan.


Bagi Rasman, keberhasilan organisasi bukan hanya diukur dari kekompakan dan jumlah anggota, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. (*/ Redaksi).

Kapolresta Tangerang Pimpin Syukuran HUT ke-81 Brimob, Tekankan Semangat Pengabdian di Tugas Kewilayahan




TANGERANG | Mitrapubliknews.com – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi M. Indra Waspada Amirullah memimpin syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri di lingkungan Polresta Tangerang, Rabu (18/11/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Polresta Tangerang dan Aula Parama Satwika tersebut digelar dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan.


Peringatan ini memiliki makna tersendiri bagi keluarga besar Polresta Tangerang. Pasalnya, sejumlah personel diketahui pernah bertugas dan mengabdikan diri di Korps Brimob Polri sebelum melanjutkan penugasan di satuan kewilayahan.




Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi M. Indra Waspada Amirullah mengatakan, syukuran tersebut bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat soliditas, serta mengenang perjalanan pengabdian Korps Brimob Polri yang telah memasuki usia ke-81 tahun.


"Syukuran ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan mengingat kembali nilai-nilai pengabdian yang telah diwariskan Korps Brimob. Kami juga memiliki sejumlah personel yang sebelumnya pernah bertugas di Brimob," ujarnya.




Menurutnya, pengalaman bertugas di Korps Brimob merupakan bagian penting dari perjalanan pengabdian personel Polri. Nilai-nilai positif seperti disiplin, loyalitas, keberanian, profesionalisme, dan jiwa korsa harus tetap melekat meskipun personel telah bertugas di fungsi dan satuan yang berbeda.


"Walaupun sekarang bertugas di fungsi kewilayahan, semangat pengabdian, kedisiplinan, dan jiwa korsa harus tetap melekat. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan melalui kehadiran polisi yang responsif, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.


Kapolresta juga menekankan pentingnya semangat Polisi Bersama Masyarakat. Menurutnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat.


Semangat tersebut harus diwujudkan melalui komunikasi yang baik, kepedulian terhadap lingkungan, serta kehadiran anggota Polri yang mampu memberikan rasa aman dan pelayanan kepada masyarakat.


Melalui peringatan HUT ke-81 Korps Brimob ini, Polresta Tangerang berharap nilai-nilai pengabdian, soliditas, dan jiwa korsa terus terpelihara. Pengalaman personel yang pernah berdinas di Brimob diharapkan menjadi bekal positif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polresta Tangerang.


Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di mana pun anggota Polri bertugas, tujuan pengabdiannya tetap sama, yakni memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(*/Redaksi).

Gelar Aksi Jilid II di Mabes Polri, LSM ABRI Riau Desak Pengusutan Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Aktivitas Ilegal




JAKARTA  | Mitrapubliknews.com – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Lestari (DPW LSM ABRI) Provinsi Riau kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi tersebut, LSM ABRI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kapolri agar menindaklanjuti dugaan keterlibatan maupun pembiaran oleh oknum anggota kepolisian terhadap berbagai aktivitas ilegal di wilayah hukum Polres Siak, Polda Riau.


Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Antonio Hasibuan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar institusi Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah laporan dan informasi yang sebelumnya telah disampaikan LSM ABRI.


Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah dugaan aktivitas ilegal, mulai dari pertambangan galian C tanpa izin, pembalakan liar (illegal logging), pencurian dan perdagangan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) secara ilegal, penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga dugaan praktik perjudian gelanggang permainan (Gelper) yang disebut-sebut memiliki perputaran uang mencapai miliaran rupiah setiap bulan.


LSM ABRI secara khusus meminta Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) untuk mendalami dugaan keterlibatan, pembiaran, maupun perlindungan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut yang dalam pengaduan mereka dikaitkan dengan Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais.


Koordinator Lapangan aksi, Antonio Hasibuan, menegaskan bahwa demonstrasi Jilid II tersebut merupakan bentuk keseriusan LSM ABRI dalam mengawal penegakan hukum di Provinsi Riau.




"Ini merupakan aksi kami yang kedua di Mabes Polri. Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk menagih keseriusan penegakan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuatan," tegas Antonio dalam orasinya.


Menurut Antonio, pemberantasan aktivitas ilegal tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan. Aparat penegak hukum juga harus menelusuri kemungkinan adanya jaringan, pihak yang memperoleh keuntungan, hingga dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup.


Ia menilai, pengungkapan perkara secara menyeluruh diperlukan agar penindakan hukum tidak berhenti pada pelaku tertentu, sementara pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam jaringan tersebut tidak tersentuh proses hukum.


*Soroti Dugaan Perlindungan Aktivitas Ilegal*


Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dugaan adanya praktik pembiaran maupun perlindungan terhadap sejumlah aktivitas ilegal di wilayah hukum Polres Siak.


Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi dugaan pertambangan galian C ilegal, illegal logging, pencurian dan perdagangan CPO ilegal, penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta perjudian Gelper.


LSM ABRI menyatakan telah membawa sejumlah informasi dan dokumen kepada Mabes Polri untuk dijadikan bahan awal pemeriksaan dan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Mereka meminta agar setiap informasi tersebut ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan objektif. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian, LSM ABRI mendesak agar pihak yang bersangkutan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.


*Tujuh Poin Tuntutan LSM ABRI*


Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada Mabes Polri, LSM ABRI Provinsi Riau mengajukan tujuh tuntutan utama sebagai berikut:


1. Mendesak Kapolri melalui Divpropam Mabes Polri segera menindaklanjuti pengaduan dan informasi terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Polri di wilayah hukum Polda Riau, khususnya Polres Siak.

2. Mendesak dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan tindak pidana pembiaran maupun perlindungan terhadap aktivitas pertambangan galian C ilegal.

3. Mendesak pengusutan dugaan praktik illegal logging beserta jaringan dan pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya.

4. Mendesak pengungkapan dugaan pencurian dan perdagangan CPO ilegal serta penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

5. Mendesak penyelidikan terhadap dugaan praktik perjudian Gelper, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi pengelola, pemodal, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

6. Mendesak pemeriksaan terhadap AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais terkait dugaan yang disampaikan dalam pengaduan LSM ABRI. Apabila terbukti melakukan pelanggaran pidana atau kode etik, LSM ABRI meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

7. Mendesak Mabes Polri memastikan proses penanganan pengaduan berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian tindak lanjut kepada masyarakat serta pihak pelapor.


*Mabes Polri Terima Aspirasi Massa Aksi*


Dalam pelaksanaan aksi tersebut, massa LSM ABRI diterima oleh perwakilan Humas Mabes Polri, Ari Setyawan. Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.


Perwakilan Humas Mabes Polri juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi yang berlangsung secara damai dan tertib. Aksi unjuk rasa Jilid II tersebut kemudian berakhir dalam keadaan aman dan kondusif.


*Kawal Penegakan Hukum di Riau*


LSM ABRI Provinsi Riau menegaskan akan terus mengawal perkembangan pengaduan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan tindak lanjut dari institusi Polri.


Antonio Hasibuan menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan dan pengaduan yang telah disampaikan tidak mendapatkan tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan.


Bagi LSM ABRI, langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus upaya mendorong terciptanya supremasi hukum di Indonesia.


LSM ABRI berharap Mabes Polri dapat menindaklanjuti setiap informasi dan pengaduan secara objektif, mengungkap fakta berdasarkan alat bukti yang sah, serta mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan. Hukum harus berlaku adil, transparan, dan tanpa tebang pilih.


Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih mencari proses untuk lakukan konfirmasi langsung ke pihak terkait.


(*/ Redaksi).

Beredar Video Diduga Oknum Anggota BPD Salahgunakan Narkoba, Satresnarkoba Polresta Tangerang Lakukan Pendalaman




Tangerang |Mitrapubliknews.com -- Timsus 1 Satresnarkoba Polresta Tangerang bersama Unit Reskrim Polsek Cisoka mengamankan seorang pria yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pria berinisial SB (35) tersebut diamankan di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Selasa (17/11/2026). 


Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan pria diduga SB yang nampak sedang melakukan aktivitas seperti mengonsumsi narkotika. Dalam video tersebut juga nampak sebuah benda mirip bong.




"Informasi yang kami terima, kemudian kami dalami dengan melakukan pendalaman" kata Katimsus 1 Satresnarkoba Polresta Tangerang Iptu Rafly Syahrial.


Setelah diamankan, SB yang juga anggota badan permusyawaratan desa (BPD) di salah satu desa di Kabupaten Tangerang, kemudian menjalani tes urine. Hasil tes urine menunjukkan SB negatif. Meski demikian, kepada SB tetap dilakukan pendalaman, terutam terkait video yang beredar 


"Saudara SB kami mintai keterangan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar Rafly.


(*/ Redaksi)