Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com – RS UniMedika Sepatan Tangerang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan generasi muda melalui kegiatan screening Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) yang dilaksanakan di SMAN 11 Kabupaten Tangerang, Selasa 27 April 2026. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini berbagai gangguan kesehatan pada area telinga, hidung, dan tenggorokan yang dapat memengaruhi aktivitas belajar serta kualitas hidup para siswa.

"Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis profesional RS UniMedika Sepatan Tangerang dengan pendekatan yang edukatif dan menyenangkan.

Antusiasme para siswa dan pihak sekolpah menjadi bukti tingginya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. 

"Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan THT untuk menunjang prestasi dan aktivitas sehari-hari.

RS UniMedika Sepatan Tangerang akan terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan promotif dan preventif kepada masyarakat, termasuk melalui program edukasi dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah.

Dengan semangat melayani dan peduli, RS UniMedika Sepatan Tangerang siap menjadi mitra kesehatan terpercaya bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com – RS UniMedika Sepatan Tangerang menerima kunjungan dari RSUP Sitanala dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan, berbagi pengalaman, serta memperkuat sinergi antar institusi pelayanan kesehatan, Selasa (27 April 2026).

Kunjungan ini menjadi momen berharga bagi kedua rumah sakit untuk saling bertukar wawasan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta inovasi di bidang kesehatan. Selain itu, pertemuan ini juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang.

Melalui kegiatan ini, RS UniMedika Sepatan Tangerang terus menunjukkan komitmennya untuk senantiasa berkembang dan menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

RS UniMedika Sepatan Tangerang percaya bahwa kolaborasi antar fasilitas pelayanan kesehatan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Dengan semangat sinergi dan inovasi, RS UniMedika Sepatan Tangerang siap terus menjadi mitra kesehatan terpercaya bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya.

(Red)

JAKARTA | Mitrapubliknews.com - Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) dan MitMe.id, platform publikasi dan ekosistem pengembangan bisnis media di bawah PT Kreasi Pena Indonesia, hari ini resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan program komunikasi desa secara nasional. 

Kolaborasi strategis ini bertujuan membangun strategi monetisasi dan penguatan brand media nasional dan daerah di tengah tekanan industri media yang kian ketat dalam beberapa waktu belakangan.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Bernardus Wilson Lumi dan Founder MitMe.id Adhitya Noviardi yang disaksikan oleh jajaran pengurus dan tim dari kedua belah pihak.

Kerja sama ini menandai dimulainya program nasional "Desa Go Media" Pemred Sahabat Desa, sebuah inisiatif yang memungkinkan desa-desa untuk mempublikasikan kegiatan pembangunan, potensi ekonomi lokal, kearifan budaya melalui jejaring media yang kredibel yang terasosiasi dengan Forum Pemred Multimedia nasional. 

Wilson menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari transformasi peran media dalam mendukung keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat akar rumput.

"Media yang tergabung dalam Forum Pemred Multimedia tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator informasi pembangunan. Kemitraan dengan MitMe.id membuka akses bagi redaksi kami terhadap sumber informasi langsung dari desa-desa di seluruh Indonesia. Ini memperkaya khazanah konten positif dan solutif bagi masyarakat," jelasnya.

Dalam sambutannya, Adhitya menambahkan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan misi MitMe untuk menjadi ekosistem komunikasi terpadu.

"Selama ini MitMe.id telah menjadi jembatan bagi Desa dan masyarakat untuk mengakses solusi digital, termasuk publikasi ke media di 34 provinsi. Dengan menggandeng Forum Pemred Multimedia, kami ingin memastikan bahwa desa-desa pengguna aplikasi kami memiliki akses langsung ke jaringan media profesional yang kredibel. Ini adalah langkah konkret memperkuat suara desa di kancah nasional," ujarnya.

Aplikasi MitMe.id memang dirancang untuk memudahkan pengguna, termasuk pemerintah desa, dalam mengelola publikasi kegiatan mereka. Melalui fitur yang terintegrasi, desa dapat mengunggah konten yang kemudian dapat diakses dan diverifikasi oleh redaksi media rekanan.

Lebih lanjut, Wilson menekankan bahwa Forum Pemred Multimedia berkomitmen untuk menjaga standar jurnalistik dalam setiap konten yang dipublikasikan. 

"Meskipun difasilitasi oleh platform digital, proses verifikasi dan standar kelayakan berita tetap menjadi otoritas penuh redaksi masing-masing media. Kami akan memastikan sinergi ini berjalan dengan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik," tambahnya.

Kolaborasi ini disepakati berlandaskan empat pilar utama: Capacity Building: Program peningkatan kapasitas bagi desa dalam mengelola publikasi digital, serta pelatihan bagi media dalam memanfaatkan teknologi untuk menjaring konten berbasis komunitas.

Content & Data Insight: Riset bersama untuk memetakan tren informasi pembangunan desa yang dapat menjadi rujukan kebijakan.

Community & Convention: Penyelenggaraan forum dan festival komunikasi yang mempertemukan desa, media, dan pemangku kepentingan lainnya.

Commercial Collaboration: Pengembangan model kerja sama bisnis berkelanjutan antara MitMe, Forum Pemred, dan entitas desa.

Timeline Sosialisasi Segera Bergulir

Pasca penandatanganan MoU ini, kedua pihak telah menyiapkan timeline empat fase yang akan berjalan dalam delapan minggu ke depan, mencakup tahap persiapan teknis, sosialisasi ke desa dan redaksi media, uji coba publikasi (pilot project), hingga evaluasi dan perluasan program.

"Kami menargetkan, dalam 1-2 bulan ke depan, sudah ada desa-desa percontohan yang berhasil publikasi melalui media jejaring Forum Pemred. Ini akan menjadi model yang bisa direplikasi secara nasional," tutup Adit.

Tentang Forum Pimred Multimedia Indonesia

Forum Pimred Multimedia Indonesia adalah organisasi yang menghimpun para pimpinan redaksi, pemimpin umum dan pemimpin perusahaan dari berbagai platform media (cetak, online, televisi, dan radio) di Indonesia. 

Forum ini berperan aktif dalam diskusi strategis pengembangan industri media, peningkatan profesionalisme redaksi, serta advokasi kebijakan pers nasional.

Tentang MitMe.id

MitMe.id merupakan platform publikasi dan ekosistem pengembangan bisnis yang didirikan oleh PT Kreasi Pena Indonesia (PenaKita). MitMe menyediakan solusi terpadu bagi Desa, UMKM dan komunitas, termasuk desa, dalam mengelola komunikasi, publikasi ke jaringan media di 34 provinsi, hingga akses pendanaan digital. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui mitme.id dan app.mitme.id.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI Angkatan Udara, Satuan Radar 401 Tanjung kait menggelar kegiatan bakti sosial berupa pengobatan umum gratis serta pembagian sembako kepada masyarakat, Selasa (28/04/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung di lingkungan Satradar 401 Tanjungkait dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta warga Desa Tanjung Anom yang menjadi penerima manfaat.

Komandan Satuan Radar 401 Tanjungkait, Letkol Lek Aris Budi Wicaksono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI AU kepada masyarakat. Selain menjalankan tugas sebagai penjaga pertahanan udara, TNI AU juga berkomitmen hadir membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Momentum HUT ke-80 TNI AU ini tidak hanya untuk mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat melalui kegiatan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli SDM Pemerintah Provinsi Banten, Dr. Nan Supriatna, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai bakti sosial ini menjadi bukti sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam membantu masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial.

Hal senada juga disampaikan Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, yang mengungkapkan rasa terima kasih atas kontribusi TNI AU dalam membantu program pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Kegiatan ini sangat membantu masyarakat, baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun bantuan sosial. Ini adalah bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ungkapnya.

Kapolsek Mauk, AKP I Nyoman Nariana, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan sosial lintas instansi seperti ini. Menurutnya, sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan situasi yang aman, sehat, dan sejahtera.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada perwakilan masyarakat serta pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tenaga medis. Kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung pelaksanaan bakti sosial oleh para pejabat yang hadir.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 11.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - Polresta Tangerang menangkap pria berinisial A (33) warga Sukadiri, Kabupaten Tangerang. A ditangkap di wilayah Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Sabtu (25/5/2026). 

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, A ditangkap setelah dilaporkan atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap empat remaja perempuan. 

"Sampai saat ini, yang sudah melapor, korban sebanyak empat orang. Usia 15 hingga 16 tahun," kata Indra Waspada, Senin (27/4/2026). 

Indra Waspada menjelaskan, keempat korban diketahui merupakan murid mengaji dari tersangka A. Saat menjalankan aksinya, A menggunakan modus membersihkan korban dari gangguan makhluk halus atau jin. 

Berdasarkan keterangan A kepada penyidik, aksi tersebut dilakukan sejak Oktober 2025. Korban biasanya diminta mandi lalu tersangka A ikut masuk ke kamar mandi. Selanjutnya tersangka A melakukan aksinya. 

"Tersangka juga mengancam korban agar menurut, tidak melawan, dan meminta korban agar tidak menceritakan kepada siapa pun," terang Indra Waspada. 

Salah seorang korban kemudian menceritakan peristiwa yang dialami ke orang tuanya. Orang tua korban kemudian mengadukan permasalahan tersebut ke kepala desa setempat, Jumat (24/4/2026). Tak berselang lama, sejumlah warga mendatangi rumah tersangka A. Dari situ diketahui bahwa korban lebih dari satu orang. 

"Petugas kami langsung ke lokasi untuk mengamankan situasi, dan langsung mencari keberadaan terduga pelaku hingga menangkapnya," ujar Indra Waspada. 

Atas perbuatannya, tersangka A dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 473 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.

(Red)

Sumedang | Mitrapubliknews.com - Lapas Kelas IIB Sumedang memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-62 dengan penuh rasa syukur, Minggu (27/4/2026). 

"Rangkaian acara dipusatkan di Lapas Sumedang dan dihadiri jajaran petugas, mitra kerja, purnawirawan, serta keluarga warga binaan

Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada mitra yang telah mendukung program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Bentuk apresiasi juga diberikan melalui tali kasih kepada purnawirawan Lapas Sumedang atas dedikasi selama bertugas.

Sebagai wujud kepedulian, Lapas Sumedang menyalurkan bantuan gerobak usaha kepada keluarga warga binaan yang menjalankan usaha secara mandiri. Bantuan ini diharapkan memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial.

Hari ini juga menjadi puncak sekaligus penutupan Pekan Olahraga dan Seni di Lapas Sumedang. Kalapas Kelas IIB Sumedang, Bima Ganesha Widyadarma, secara langsung menyerahkan hadiah kepada para pemenang. 

Dalam sambutannya, Kalapas menegaskan bahwa peringatan HBP ke-62 menjadi momentum memperkuat komitmen pelayanan, pembinaan, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk Pemasyarakatan yang semakin PASTI.

(Red)

Bekasi Kota | Mitrapubliknews.com – Insan Pers Bekasi Raya bersiap menyambut perhelatan besar Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026 yang akan dipusatkan di Gedung Creative Center (GCC), Margahayu, Kota Bekasi pada 7 hingga 9 Mei 2026. Selain menjadi ajang silaturahmi akbar lintas organisasi, agenda ini juga disatukan dengan momentum peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh setiap tanggal 3 Mei.

“HPN tetap 9 Februari secara nasional. Sementara kegiatan yang kami gelar pada 7–9 Mei ini merupakan rangkaian kegiatan daerah yang sekaligus kami maknai sebagai bagian dari semangat Hari Kebebasan Pers Sedunia. Ini bukan pelanggaran, tetapi penguatan nilai pers yang independen dan bertanggung jawab,” kata Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, dalam keterangan persnya, Ahad (26/4/2026).

Acara ini dirancang sebagai wadah inklusif yang menyatukan puluhan organisasi wartawan, kelompok kerja (Pokja), hingga komunitas media tanpa memandang latar belakang organisasi maupun platform. Semangat utamanya adalah meruntuhkan sekat antarjurnalis demi memperkuat profesionalisme dan solidaritas di wilayah Bekasi Raya.

“Kami ingin membangun ruang bersama bagi insan pers. Tidak ada sekat organisasi, tidak ada sekat media. Semua punya hak yang sama untuk merayakan HPN dan memperjuangkan kebebasan pers,” ujar Ade menambahkan.

Selama tiga hari pelaksanaan, panitia telah menyiapkan rangkaian kegiatan yang menyentuh aspek edukasi dan sosial. Mulai dari Seminar Jurnalistik dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), santunan anak yatim, donor darah, cek kesehatan gratis, hingga pemberian penghargaan bagi tokoh dan unsur Forkopimda yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pers.

“Rangkaian ini mencerminkan fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial,” jelasnya.

Menanggapi aspek legalitas dan pembiayaan, panitia memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penggunaan anggaran dipastikan mengikuti mekanisme aturan yang berlaku melalui fasilitasi program pemerintah daerah yang sah secara hukum.

“Kegiatan ini difasilitasi melalui program pemerintah daerah dengan mekanisme yang sah. Tidak ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya. Kebebasan pers bukan sekadar slogan, tapi tanggung jawab,” kata Ade.

Sebagai penutup, Ade menekankan bahwa HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia secara kolektif, bukan klaim milik satu kelompok tertentu. Penyelenggaraan ini diharapkan menjadi bukti nyata kekuatan pers yang bersatu dalam mengawal pembangunan daerah.

“Justru melalui momentum ini, kita ingin menunjukkan bahwa pers Bekasi Raya bisa bersatu, kuat, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pers bersatu, Bekasi Raya maju,” pungkasnya.

(Agus Kanit)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com -  Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Koramil 02/Batuceper dan Koramil 09/Serpong Utara menggelar kegiatan patroli/siskamling keliling bersama unsur Komduk yang menjadi bukti nyata sinergi antara aparat teritorial dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Batuceper Kota Tangerang dan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Sabtu (25/04/26).

Patroli yang melibatkan Babinsa Koramil 02/Batuceper dan Koramil 09/Serpong Utara, mitra Babinsa, serta warga setempat ini dilaksanakan dengan menyasar area strategis, khususnya di kawasan Kecamatan Batuceper Kota Tangerang dan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Dengan penuh semangat kebersamaan, para personel menyusuri lingkungan sambil memberikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat. Kehadiran aparat di tengah warga tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pasi Ops Kodim 0506/Tgr Mayor Inf Heru Susanto  , menegaskan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti tawuran maupun kenakalan remaja yang kerap meresahkan warga.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

(Red)

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com - Aksi komplotan pencurian dengan modus ganjel ATM akhirnya terhenti. Empat pelaku berhasil diamankan tim gabungan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota saat beraksi di sebuah minimarket di wilayah Larangan, Kota Tangerang, Kamis (23/4/2026).

Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas saat melakukan patroli mobile di wilayah Cipondoh. Empat pria tersebut terlihat berpindah-pindah lokasi, menyasar sejumlah mesin ATM di minimarket dan SPBU.

Petugas kemudian melakukan pembuntutan hingga akhirnya mendapati para pelaku masuk ke sebuah minimarket di Jalan H. Adam Malik. Di lokasi itu, para pelaku diduga sedang melakukan transaksi menggunakan kartu ATM milik orang lain.

Tim opsnal langsung bergerak cepat dan mengamankan keempat pelaku tanpa perlawanan. Mereka diketahui berinisial M.T (29), F.P (20), E.A (23), dan A (34), yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya.

Mulai dari pelaku yang mengganjal lubang kartu ATM menggunakan mika, memancing korban untuk memasukkan PIN, memantau situasi, hingga mengambil kartu ATM korban yang tertinggal di mesin.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa kartu ATM berbagai bank, alat ganjal berupa mika bening yang telah dimodifikasi, lem perekat, serta beberapa unit handphone.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Dr. Raden Muhammad Jauhari, menegaskan bahwa pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan polisi dalam memberantas kejahatan dengan modus penipuan dan pencurian berbasis teknologi.

“Modus ganjel ATM ini sangat merugikan masyarakat. Para pelaku memanfaatkan kelengahan korban untuk mengambil alih kartu dan menguras isi rekening. Kami pastikan akan menindak tegas para pelaku,” ujar Kapolres.

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui merupakan jaringan lintas daerah yang telah beraksi di sejumlah wilayah, mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Mereka mengaku telah beberapa kali melakukan aksi serupa dengan hasil puluhan juta rupiah.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 7 tahun.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolres mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat bertransaksi di mesin ATM, serta segera melaporkan ke pihak bank atau kepolisian jika menemukan kejanggalan pada mesin ATM.

“Pastikan kondisi mesin ATM aman sebelum digunakan, dan jangan pernah memberikan PIN kepada siapapun,” pesannya.

Saat ini, keempat pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Metro Tangerang Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - Prihatin Rumah Tidak Layak Huni milik Seorang lansia bernama Ibu Mimin, warga RT 09 RW 06, harus bertahan hidup di rumah bilik bambu yang kondisinya kian rapuh dan nyaris tidak layak huni, kini jadi sorotan publik, pemerintah setempat tutupmata.

Fakta ini terungkap saat Ahmad S.A., selaku awak media, melakukan kegiatan sosial kontrol ke kampung halamannya pada Jumat sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam kunjungannya, ia mendapati kondisi rumah yang jauh dari kata layak huni, Jum'at (24 April 2026).

"dinding bilik bambu yang mulai lapuk, lantai hanya berupa semen acian kasar, serta atap genteng model lama yang sudah tidak kokoh dan berpotensi roboh sewaktu-waktu.

"Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan mengingat Ibu Mimin merupakan seorang lansia yang hidup sendiri setelah lama ditinggal suaminya, dengan keterbatasan fisik akibat faktor usia, ia sudah tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," ujar Ahmad.S.A

Ibu Mimin menyampaikan kepada awak media, Selama ini kebutuhan dasar saya  hanya mengandalkan kebutuhan dari anak saya, yang kerja hanya sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kondisi rumahnya kami sangat mengkhawatirkan, Jika hujan deras atau angin kencang, sangat berisiko roboh, saya hanya berharap kepada pemerintah daerah dan pemerintah setempat mengharapkan bantuan rumah layak huni," ungkap mimin.

Pihak RT setempat bersama warga sekitar juga menyampaikan keprihatinan yang sama," Mereka berharap pemerintah segera turun tangan memberikan bantuan melalui program rumah layak huni, 

"Kami sangat berharap rumah Ibu Mimin bisa segera mendapat bantuan rumah layak huni, karena Ini sudah sangat mendesak, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan,” ungkap salah satu warga serta RT setempat.

Harapan besar kini tertuju kepada pemerintah kecamatan hingga pemerintah daerah agar segera turun tangan melakukan verifikasi dan tindakan nyata, Kondisi rumah yang hampir ambruk ini dinilai sudah masuk kategori darurat dan membutuhkan penanganan cepat," ujarnya warga setempat 

Di tengah berbagai program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah, kisah Ibu Mimin menjadi pengingat bahwa masih ada warga yang luput dari perhatian.

Kepedulian dan respons cepat dari pihak terkait sangat dinantikan, agar Ibu Mimin dapat menjalani masa tuanya dengan lebih aman dan layak," tegas Ahmad.S.A

Sebelum terbitnya berita masih menunggu informasi dari pihak pemerintah setempat.

Red

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com  - Program gentengisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Koramil 01/Tgr, Kodim 0506/Tgr tuntas di kerjakan.

Prajurit TNI Kodim 0506/Tgr melalui jajaran Koramil 01/Tgr menuntaskan pekerjaan meski cuaca kerap menghambat proses di lapangan

Menurut Danramil 01/Tgr Mayor Inf Jefresen Sipayung, Jumat (24/04/2026) menjelaskan, program ini menyasar rumah warga yang kurang mampu di Kota Tangerang Kelurahan Panunggangan Timur milik Ibu Siti Hartati.

"TNI melalui jajaran Kodim 0506/Tangerang memimpin langsung kegiatan sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, TNI bersama masyarakat menuntaskan pemasangan atap dan mempercepat pekerjaan tambahan.

"Prajurit menyelesaikan pemasangan genteng, rangka plafon, dan plafon secara menyeluruh. Program ini tidak sekadar memperbaiki rumah, tetapi juga memberi rasa aman bagi warga,” ucapnya.

(Red)

TANGERANG | Mitrapubliknews.com --Gelombang aksi unjuk rasa petani, warga ,ormas dari berbagai elemen masyarakat Teluknaga menuntut penghentian alih fungsi sawah LP2B mendapat dukungan penuh LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (KCAR). KCAR menegaskan, aksi demo tersebut sejalan dengan amanat Keppres No. 4 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Ekonomi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

“Demo warga Teluknaga itu bukan makar. Itu teriakan konstitusional agar Satgas Ekonomi Presiden turun tangan menyelesaikan masalah strategis sesuai perintah Keppres 4/2026,” tegas Ketua Umum KCAR, M.O. Rodhi, SH di Posko Komando Neglasari, Jumat ,(24/4/2026).

*KEPPRES 4/2026: PAYUNG HUKUM AKSI DEMO TELUKNAGA*

KCAR membeberkan 3 dasar hukum dari Keppres 4/2026 yang melegitimasi aksi massa :

1. *Pasal 3 Huruf d: Satgas Wajib Selesaikan Masalah Strategis*

   Keppres 4/2026 memerintahkan Satgas untuk “menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat”.

   *Fakta Teluknaga:* Alih fungsi sawah LP2B, banjir “Stadium 4”, dan demo berjilid-jilid Feb-Mei 2026 adalah “masalah strategis” yang hambat investasi dan ganggu stabilitas ekonomi Tangerang Utara. Satgas tidak boleh diam.

2. *Pasal 3 Huruf c: Satgas Wajib Monitoring Anggaran*

   Satgas wajib evaluasi realisasi anggaran pendukung program ekonomi.

   *Fakta Teluknaga:* Anggaran infrastruktur miliaran rupiah tidak mampu cegah jalan rusak & banjir karena sawah sebagai resapan alami dibeton. Ini bentuk pemborosan yang harus diaudit Satgas.

3. *Asta Cita Indonesia Emas 2045: Ekonomi Kerakyatan*

   Keppres 4/2026 diterbitkan untuk wujudkan Asta Cita penguatan ekonomi kerakyatan.

   *Fakta Teluknaga:* Menggusur sawah petani demi gudang justru mematikan ekonomi kerakyatan. Petani kehilangan lahan, produksi pangan anjlok, ketahanan pangan terancam.

*TUNTUTAN DEMO SELARAS DENGAN KEPPRES 4/2026*

KCAR mencatat, tuntutan massa aksi di Teluknaga 100% sejalan dengan tugas Satgas:

*Tuntutan Aksi Demo Warga Dasar Keppres 4/2026*

*1. Stop Izin Baru di Atas Sawah LP2B* Pasal 3 d: Satgas harus buat terobosan cepat selesaikan konflik izin

*2. Buka Data KKPR/PKKPR ke Publik*

Pasal 3 c: Satgas wajib monitoring realisasi anggaran & perizinan

*3. Stop Ijin Baru Diatas Lahan Sawah P2B*.Pasal 3 d : Satgas harus buat terobosan cepat selesaikan konflik ijin.

*"PEMDA JANGAN PUTAR BALIK FAKTA"*

Terpisah,Ketua LSM Komando DPD Kabupaten Tangerang Abdul Aziz PMJ mengecam narasi yang menyebut demo warga hambat investasi. “Keppres 4/2026 justru terbit karena investasi sering terhambat konflik sosial akibat pemerintah langgar aturan sendiri. Demo ini bantu Presiden. Demo ini minta Satgas kerja sesuai Keppres,” ujarnya.

KCAR mengungkap data: Sawah Teluknaga susut 38% sejak 2015. Desa Tegal Angus & Tanjung Pasir jadi titik panas alih fungsi untuk pergudangan terkait PIK2. Akibatnya, Kampung Melayu, Kebon Cau, Bojong Renged banjir tiap hujan 1 jam.

“Ini melanggar Pasal 44 UU No. 41/2009 tentang LP2B. Ancamannya pidana 5 tahun penjara. Satgas tidak boleh lindungi pelanggaran dengan dalih percepatan ekonomi,” tegas Aziz.

*SERUAN LSM KOMANDO: KAWAL KEPPRES 4/2026 SAMPAI KE TELUKNAGA*

Sebagai putera Daerah Pantura yang peduli pada tanah kelahirannya  ,Abdul Aziz  menyatakan 3 sikap resmi LSM Komando mendukung aksi:

1. *MENDUKUNG PENUH* aksi damai warga,petani, mahasiswa, dan ormas Teluknaga sebagai bentuk partisipasi publik yang dijamin UUD 1945 dan selaras Keppres 4/2026.

2. *MENGIRIM SURAT RESMI* ke Menko Perekonomian selaku Ketua I Satgas .

. LSM Komando CAR meminta Satgas turun ke Teluknaga dalam 14 hari kedepan sejak berita ini diterbitkan.

KCAR menantang Satgas Ekonomi membuktikan Keppres 4/2026 bukan macan kertas. “Kalau Satgas diam lihat sawah LP2B dibeton dan rakyat demo, berarti Satgas gagal jalankan perintah Presiden. Kami akan tagih langsung ke Istana,” pungkas Aziz.

***

*Tentang LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat*

LSM Komando adalah lembaga kontrol sosial didirikan 5 Oktober 2012, berpusat di Posko Komando,Neglasari, Kota Tangerang. Dinobatkan sebagai LSM Terpopuler se-Tangerang Raya 2026 versi Lembaga Kajian Sosial dengan skor Kepercayaan Publik 8,9/10.*** (*/ Red).

‎

‎Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknew.com - Sekretaris Jenderal (PERADI) Dr.H.Hermansyah Dulaimi.S.H.,M.H. Resmi melayangkan surat kepada Komisi IIl DPR RI terkait kejanggalan dalam penanganan perkara perusakan sebuah Masjid Jami Nuruttijaroh yang tengah menjadi sorotan publik, Surat tersebut telah diterima oleh pihak Komisi III DPR RI " Rabu ( 22 April 2026).

‎

‎Sekjen PERADI Dr.H.Hermansyah Dulaimi.S.H.,M.H. Menyampaikan," dalam proses penyidikan ada beberapa perubahan pasal, kemudian kami sudah mengirim surat kepada Komisi lll dan surat itu sudah diterima hari Senin lalu tanggal 20 April, Kemudian saya juga sudah bertemu dengan pimpinan Komisi lll untuk meminta atensi, supaya bisa dipanggil Pihak Polda Banten untuk dimintai penjelasan dan menerangkan terkait masalah perobohan masjid tersebut.Kemudian kami berharap bahwa Polda Banten dapat serius dan menegakkan hukum dengan baik dan benar. 

‎"Pasal yang menjadi Sorotan Kasus ini bermula dari penetapan tersangka pada 19 November 2025, dalam dokumen awal, penyidik menerapkan Pasal 406 KUHP tentang perusakan, serta Pasal 210 ayat (1) KUHP, Namun belakangan muncul kejanggalan. Pihak Kuasa Hukum menilai Pasal 210 ayat (1) tidak memiliki korelasi dengan perkara yang ditangani, Saat dikonfirmasi, penyidik berdalih bahwa pencantuman pasal tersebut merupakan kesalahan pengetikan, Tapi ini bukan hal sepele, Ini menyangkut nasib banyak orang dan kepastian hukum," Ujarnya.

‎Lebih lanjut, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara (SP2HP) yang diterbitkan pada 6 Februari, pasal yang digunakan kembali berubah menjadi Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 201 KUHP, Perubahan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya inkonsistensi dalam proses penyidikan, Dari penetapan tersangka hingga (SP2HP), pasalnya berbeda Ini yang kami pertanyakan,ini perobohan masjid bukan kandang kambing,masa dikenakan pasal atau pidana ringan,ini pidana berat. Tidak bisa hukum dijalankan dengan cara seperti ini," tegasnya.

‎

‎pelapor Oki Agus Tiawan menegaskan," Semoga dengan dibawa ke Komisi III DPR RI masalah ini akan menjadi terang-benderang Agar umat yang dizalimi ini, yaitu rekan kita, saudara kita yang seagama mendapatkan keadilan, tidak peduli backing dia siapa,kami tidak peduli dan tidak ada urusan, Salah tetap salah.

‎

‎"Konsekuensi itu tidak melihat siapa kamu dan apa jabatanmu, Melainkan sebab-akibat, kebenaran akan mencari jalannya sendiri tanpa harus diajari " tegas oki.

‎

‎Ahmad Yani Ketua DKM menyampaikan," ini sudah ada pidananya sudah bisa ditangkap, Tapi kenapa setelah kesana lagi pasalnya berubah, Itulah yang saya heran, saya kecewa dengan Pihak Polda.

‎"Sekelas Polda bisa alasan salah ketik. Perlu diketahui bahwasannya shalat itu gak bisa di entar-entar dan ditunda tunda karena masjid dirobohkan secara sepihak, ini masjid bukan kandang ayam " ucapnya.

‎

‎"Harapan kami sebagai Ketua DKM segera ditangkap itu Bapak Kepala Desa, Jadi supaya Hukum itu terang, Jadi saya tetap minta keadilan dilanjutkan, ditegakkan secara keseluruhan," pungkasnya.

(Ant)

KAMPAR | Mitrapubliknews.com – Langkah taktis dan respons kilat yang ditunjukkan Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kampar, Dr. Misharti, dalam menangani skandal nasi goreng berbelatung di SDN 016 Kusau Makmur, menuai apresiasi tinggi. Pajar Saragih, selaku Ketua Insan Pers Keadilan (IPK) sekaligus Wartawan dan Pemilik  Tiga Fortal Berita Cyber yang mengawal kasus ini sejak awal, menyebut kepemimpinan Dr. Misharti layak menjadi acuan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia.

Apresiasi ini diberikan bukan tanpa alasan. Di tengah maraknya fenomena pejabat yang seringkali "bungkam" atau sulit dikonfirmasi saat terjadi masalah, Dr. Misharti justru menunjukkan integritas tinggi dengan membuka ruang komunikasi yang luas bagi awak media, bahkan hingga larut malam.

Pajar Saragih mengungkapkan kekagumannya terhadap dedikasi Wakil Bupati Kampar yang juga menjabat sebagai Kasatgas MBG tersebut. Ia menceritakan bagaimana komunikasi intens dilakukan demi mencari solusi atas keselamatan pangan siswa di Tapung Hulu.

"Saya melakukan komunikasi dengan Dr. Misharti sekitar jam 23.00 hingga pukul 24.06 WIB. Sebenarnya, jika tidak direspon pun saya memaklumi karena sudah larut malam. Namun luar biasa, begitu informasi saya sampaikan, beliau langsung memberikan tanggapan serius. Tidak sekadar janji manis, esok harinya langkah nyata langsung diambil untuk menindaklanjuti kasus MBG berbelatung ini,"* tegas Pajar Saragih, Rabu (22/04/2026).

Langkah tersebut dianggap Pajar sebagai bukti nyata bahwa Dr. Misharti menghargai kerja-kerja jurnalistik dalam mengawal program strategis nasional.

Pajar Saragih, yang juga dikenal sebagai pegiat kuli tinta aktif dan sebagian  Pengurus Inti di berbagai Organisasi Pers Nasional, tidak melewatkan kesempatan ini untuk melayangkan kritik pedas bagi pejabat publik yang enggan dikonfirmasi. Ia menyindir keras kebiasaan oknum pejabat yang baru sibuk mencari pembenaran setelah berita kritis terbit, padahal sebelumnya mereka sendiri yang menutup akses informasi.

"Jangan sampai berita sudah terbit, baru sibuk mencari alasan atau menuding wartawan tidak profesional. Padahal, wartawan sudah berusaha maksimal meminta statemen tapi tidak ada respon. Sosok Dr. Misharti membuktikan bahwa pejabat publik yang bertanggung jawab tidak perlu takut menghadapi kontrol pers," cetus Pajar dengan nada tajam.

Melalui momentum ini, Insan Pers Keadilan berharap seluruh pejabat publik di Indonesia dapat mencontoh pola komunikasi Dr. Misharti. Ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pers adalah syarat mutlak terciptanya pengawasan yang sehat, terutama pada program nasional yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

"Kami butuh pejabat yang solutif dan komunikatif, bukan yang pandai bersembunyi di balik meja saat ada masalah. Transparansi Dr. Misharti adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap kontrol sosial demi kepentingan masyarakat luas," tutup Pajar Saragih. ?Tim/red).

Kodam Jaya, Tangerang | Mitrapubliknews.com - Pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Rabu (22/04/2026), terus dikebut guna mempercepat akses transportasi masyarakat. 

Hingga saat ini, progres pembangunan telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk TNI dan warga setempat.

Terlihat di lapangan, anggota TNI bersama masyarakat bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan konstruksi, mulai dari pemasangan rangka hingga pengecoran bagian penyangga jembatan. Semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Dandim 01/Tgr Kolonel Inf Ary Sutrisno melalui koordinator lapangan Mayor Inf Jefresen Sipayung yang juga Danramil 01/Tgr menyampaikan, bahwa pengerjaan Jembatan Garuda dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kualitas dan keselamatan kerja.

“Kami terus mengoptimalkan waktu dan tenaga agar pembangunan jembatan ini bisa segera selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain sebagai akses penghubung antar Keluraha, jembatan ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi warga, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan mobilitas sehari-hari.

"Kehadiran jembatan permanen ini juga akan meningkatkan keselamatan pengguna jalan dibandingkan dengan akses sebelumnya," ucapnya.

Menurutnya, hal ini sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

"Dengan progres yang terus berjalan, diharapkan Jembatan Garuda dapat segera rampung dan memberikan manfaat besar bagi 500 Kepala Keluarga," paparnya. (*/red).