Tangerang | Mitrapubliknews.com - Ketua umum Gamata Nusantara H.Indra Plaza.S.H. menyelenggarakan nonton bareng piala dunia antara Sepanyol VS Argentina di kantor sekretariat Gamata Nusantara Perumahan Sepatan Residence, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Senin dini hari (20/07/2026).

Pengurus Gamata Nusantara dan warga perumahan Sepatan Residence memadati Kantor Sekretariat Gamata Nusantara di Perumahan Sepatan Residence Kecamatan Sepatan, untuk nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan H.Indra Plaza.

H.Indra Plaza mengatakan warga sangat antusias dan hadir lebih awal, meskipun laga pertandingan baru akan dimulai pada Senin (20/07) pukul 02.00 WIB dini hari.

" Kami menyelenggarakan acara nobar final piala dunia untuk hiburan euforia piala dunia yang di selenggarakan empat tahun sekali." Ucapnya.

Bos Yuda, warga perumahan Sepatan Residence Kecamatan Sepatan sengaja datang dari pukul 22.00 WIB karena ingin ngopi dan ngobrol, sebelum pertandingan berlangsung.

"Saya diundang lewat WhatsApp sama H.indra, infonya nonton piala dunia makanya sebelum pertandingan berlangsung datang lebih awal, ngopi sambil ngobrol sambil menunggu nobar nanti," ujarnya, di kantor sekretariat Gamata Nusantara, Minggu (20/07/26).

Ia juga ingin merasakan euforia nobar bersama warga sekitar suporter Timnas Argentina dan Timnas Spanyol, karena Piala Dunia ini diselenggarakan tiap empat tahun sekali.

"Saya menjagokan Timnas Spanyol. Mudah-mudahan menang pada musim ini," katanya.

Sementara itu, Kang Eben ketua organisasi Gamata Nusantara untuk menyaksikan nobar Piala Dunia 2026.

"Ia datang agar euforia lebih terasa bersama ketua umum Gamata Nusantara H.Indra Plaza dan warga perumahan Sepatan Residence.ucapnya.

"Terimakasih Ketum telah memberikan fasilitas layar tv, tempat yang nyaman dan representatif lengkap dengan jajanan dan kopi. Mudah-mudahan fasilitas seperti ini bisa terus digelar ketua umum pada acara-acara lainnya," pungkas nya.

Untuk diketahui, pertandingan Spanyol vs Argentina pada final Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi duel dua kekuatan terbaik dunia dengan karakter permainan yang sangat berbeda. 

Laga puncak yang akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB, mempertemukan juara Eropa, Spanyol, melawan juara bertahan sekaligus kampiun Copa America, Argentina.

Timnas Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah setelah sukses menjadi juara pada 2010. 

Sementara itu, Timnas Argentina berpeluang mencetak sejarah sebagai tim pertama sejak Brasil pada 1962 yang mampu mempertahankan gelar juara dunia.(*/Redaksi).

Jakarta | Mitrapubliknews.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan dan penyesalan atas pernyataan Advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Pernyataan tersebut dinilai telah merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa bertanya kepada narasumber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, setiap narasumber, termasuk advokat, memiliki hak untuk menjawab atau menolak menjawab pertanyaan, namun tetap berkewajiban menjaga etika komunikasi dan menghormati profesi wartawan.

"Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, menjawab atau menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan martabat profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers," ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/07/2026).

Menurutnya, PWI Pusat tidak mempersoalkan pembelaan hukum yang dilakukan seorang advokat terhadap kliennya karena hal tersebut merupakan hak yang dijamin oleh hukum. Akan tetapi, pembelaan tersebut tidak boleh disampaikan dengan cara yang merendahkan profesi lain atau mengintimidasi wartawan yang sedang bekerja.

"PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapa pun," tegasnya.

Akhmad Munir mengatakan advokat dan wartawan merupakan dua profesi yang sama-sama memiliki peran strategis dalam negara hukum dan demokrasi. Advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak-hak kliennya, sedangkan wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena itu, kedua profesi tersebut semestinya saling menghormati dan menjaga etika dalam setiap interaksi di ruang publik.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, PWI Pusat meminta Advokat Hotman Paris Hutapea memberikan klarifikasi kepada publik serta menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila pernyataannya telah menimbulkan kesan merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan baik antara profesi advokat dan wartawan serta membangun iklim demokrasi yang sehat.

"Kami tidak mempersoalkan hak setiap advokat membela kliennya. Namun pembelaan itu harus tetap menghormati profesi lain. Kritik terhadap pertanyaan wartawan adalah hal yang wajar, tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara santun, profesional, dan tidak merendahkan martabat insan pers," kata Akhmad Munir.

PWI Pusat juga mengingatkan seluruh wartawan Indonesia agar tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, akurat, berimbang, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Organisasi akan terus menjalankan fungsi pembelaan dan perlindungan terhadap setiap wartawan yang mengalami intimidasi, pelecehan, ancaman, atau tindakan lain yang menghambat pelaksanaan kerja jurnalistik.

Lebih lanjut, PWI Pusat mengajak seluruh organisasi profesi, aparat penegak hukum, pejabat publik, advokat, dan seluruh narasumber untuk bersama-sama membangun budaya komunikasi yang saling menghormati. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun penghormatan terhadap profesi wartawan merupakan syarat penting bagi terpeliharanya kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

"Pers yang merdeka tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari jaminan bahwa wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar hubungan antara insan pers dan semua narasumber tetap dilandasi sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi etika," tutup Akhmad Munir.

PWI Pusat menegaskan akan terus berdiri di garis terdepan dalam membela kemerdekaan pers, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi. (*/Red).

Tangerang | Mitrapubliknews.com --Personel Satresnarkoba Polresta Tangerang mengamankan dua pria yang diduga memiliki ratusan butir obat keras daftar G ilegal. Keduanya adalah FN (21) dan AP (22), warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. 

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Minggu (19/7/2026) mengatakan, keduanya ditangkap pada Kamis, (16/7/2026) sekitar pukul 8 malam di rumah masing-masing. 

"FN adalah orang pertama yang kami amankan," kata Indra Waspada. 

Dari tangan tersanka FN, polisi menemukan barang bukti berupa 113 butir obat keras jenis tramadol dan 753 butir obat keras jenis hexymer. Obat keras tersebut disimpan tersangka FN dalam plastik hitam, lalu disembunyikan di dalam jok motor. 

"Sebagian besar obat keras tersebut sudah dalam kemasan plastik klip bening berisi rata-rata 3 butir. Diduga siap untuk diedarkan," terang Indra Waspada. 

Berdasarkan keterangan FN, obat keras tersebut adalah milik tersangka AP. Polisi pun langsung bergerak mengamankan AP. Kepada polisi, AP mengakui obat keras tersebut memang miliknya. 

Kedua tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Tangerang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Keduanya dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 13 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. (*/Red).

Tangerang| Mitrapubliknews.com -- Unit Penegakkan Hukum (Gakkum) Satlantas Polresta Tangerang menyelidiki kecelakaan lalu lintas (lakalantas) antara kendaraan minibus dengan sepeda listrik di Jalan Raya Citra Raya Boulevard, tepatnya di dekat Cluster Lavender Lane 1, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 06.25 WIB. Akibat peristiwa tersebut, pengendara sepeda listrik meninggal dunia di lokasi kejadian. 

Kasat Lantas Polresta Tangerang Kompol Fery Oktaviari Pratama, Sabtu (18/7/2026) mengatakan, Unit Gakkum Satlantas Polresta Tangerang telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Serta mengamankan kendaraan yang terlibat dan meminta keterangan dari pengemudi maupun sejumlah saksi.

"Kecelakaan ini masih dalam proses penyelidikan. Seluruh proses dilakukan untuk mengetahui secara utuh penyebab terjadinya kecelakaan," kata Fery. 

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat sebuah minibus yang dikemudikan perempuan berinisial R (32), warga Kemayoran, Jakarta Pusat, melaju dari arah Citra Raya menuju Panongan.

Sesampainya di lokasi kejadian, minibus tersebut menabrak sepeda listrik yang berada di depannya dan dikendarai seorang perempuan berinisial SN (36), warga Kecamatan Panongan.

Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda listrik mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Balaraja.

Sementara itu, minibus mengalami kerusakan berupa lecet pada bagian bodi depan sebelah kanan. Sedangkan sepeda listrik mengalami kerusakan pada bagian samping kiri.

Fery mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Termasuk menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan serta meningkatkan kewaspadaan saat berkendara.

"Kewaspadaan serta kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Fery menambahkan, Satlantas Polresta Tangerang akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sembari terus mengumpulkan alat bukti guna memastikan penyebab kecelakaan secara menyeluruh. (*/ Red).

Kota Tangerang | Mitrapubliknews.com – Respons cepat ditunjukkan aparat teritorial Kodim 0506/Tangerang. Babinsa Koramil 02/Btc bersama personel Polsek Neglasari dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang bahu-membahu memadamkan kebakaran yang melanda Pabrik Karpet PT Maju Terus Makmur di Kampung Tangga Asem RT 004/RW 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Sabtu (18/7/2026) dini hari.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali diketahui berasal dari gudang penyimpanan bahan baku plastik di samping mess karyawan. 

Upaya pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) sempat dilakukan oleh para pekerja, namun kobaran api dengan cepat membesar sehingga membutuhkan bantuan petugas.

Mwnurut Danramil 02/Btc Mayor Inf Kurniawan menerangkan, mendapat informasi kejadian tersebut, Babinsa Koramil 02/Btc yang dipimpin Peltu Yoga segera menuju lokasi untuk membantu proses pemadaman, mengamankan area, serta berkoordinasi dengan unsur terkait. 

"Untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang mengerahkan enam unit mobil pemadam beserta 35 personel, didukung 10 personel Polsek Neglasari, sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara maksimal," ujarnya.

Setelah berjibaku selama lebih dari dua jam kata Danramil, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 06.10 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kebakaran mengakibatkan kerugian materiil berupa 10 unit sepeda motor terbakar, dua bangunan pabrik mengalami kerusakan, serta sejumlah mesin produksi hangus dilalap api.

"Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting arus listrik. Penanganan dan penyelidikan lebih lanjut kini dilakukan oleh Polsek Neglasari.

Kehadiran Babinsa dalam penanganan kebakaran ini merupakan wujud nyata pengabdian TNI AD kepada masyarakat," terangnya.

Melalui sinergi bersama Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, dan warga, situasi dapat segera dikendalikan sehingga kebakaran tidak meluas dan tidak menimbulkan korban jiwa. (*/Red).

Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Polresta Tangerang memaknai Hari Bhayangkara ke-80 sebagai ajang memperkuat nilai-nilai keimanan dan kepedulian sosial. Semangat itu diwujudkan melalui kegiatan Kajian dan Doa di Masjid Al-Amjad, Puspemkab Tangerang, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Dari Hati untuk Negeri, Mengabdi dengan Ikhlas demi Kepercayaan Masyarakat" tersebut menghadirkan penceramah Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah dan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Tangerang, tokoh agama, tokoh masyarakat, personel TNI-Polri, serta ratusan jamaah.

"Hari Bhayangkara menjadi momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat," kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah. 

Lebih dari itu, lanjut dia, Hari Bhayangkara adalah saat yang tepat untuk melakukan introspeksi dan mengevaluasi diri. Serta memperkuat tekad agar dapat terus menjadi institusi yang semakin dipercaya masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak lahir karena kewenangan atau atribut yang dimiliki Polri. Melainkan dibangun melalui keikhlasan dalam melayani, kejujuran dalam bertindak, dan konsistensi menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

"Insyaallah akan lahir pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kehadiran Polri yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Indra Waspada juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda, TNI, Kejaksaan, pemerintah daerah, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen yang selama ini terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tangerang.

"Sinergi yang baik inilah yang menjadi kekuatan kita bersama dalam menghadapi berbagai tantangan," katanya.

Sementara itu, dalam kajiannya, Ustaz Khalid mengingatkan, kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Karena itu, setiap pemimpin dituntut berlaku adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil.

Dia juga mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuan dan cara yang bijaksana. 

"Membangun masyarakat yang baik merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat atau ulama semata," ujarnya. 

Usai kajian dan doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim serta bantuan sosial kepada para pengemudi ojek online (ojol). Bantuan tersebut menjadi wujud kepedulian Polresta Tangerang kepada masyarakat. Sekaligus memperkuat semangat Hari Bhayangkara yang tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata berbagi kepada sesama. (*/ Red).

Tangerang | Mitrapubliknews.com – Komandan Korem (Danrem) 052/Wijayakrama, Brigjen TNI Faisal Rizal, S.I.P., M.I.P., memimpin Upacara Bendera 17-an yang dilaksanakan di Lapangan Apel Makorem 052/Wijayakrama, Jalan Boulevard Diponegoro, Lippo Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Jumat (17/7/2026).

Upacara yang diikuti seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Makorem 052/Wijayakrama tersebut berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa, sekaligus menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan jiwa korsa prajurit.

Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat  (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang dibacakan oleh Danrem, disampaikan bahwa Upacara Bendera 17-an tidak semata-mata dimaknai sebagai kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat jati diri sebagai Prajurit TNI Angkatan Darat yang senantiasa siap mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Kasad menegaskan bahwa setiap prajurit harus menjadi pribadi yang mencerminkan disiplin, kehormatan, loyalitas, serta pengamalan nilai-nilai Sapta Marga dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI AD.

Lebih lanjut disampaikan bahwa TNI AD terus menunjukkan kontribusi nyata melalui berbagai program unggulan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, di antaranya pembangunan ribuan jembatan, program TNI AD Manunggal Air, karya bakti skala besar, serta pilot project pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Berbagai program tersebut menjadi bukti nyata komitmen TNI AD dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usai pelaksanaan upacara, Danrem 052/Wijayakrama menyampaikan apresiasi dari Kepala Staf Angkatan Darat kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 052/Wijayakrama atas dedikasi serta kontribusi dalam menyukseskan berbagai program TNI AD di wilayah. Program-program tersebut antara lain Go To School, TNI Masuk Sekolah, dan TNI Masuk Kampus yang bertujuan membangun karakter generasi muda serta mencegah kenakalan remaja.

Selain itu, Danrem juga menekankan pentingnya peran seluruh satuan jajaran Korem 052/Wijayakrama sebagai "Stabilisator, Dinamisator dan Stimulator" dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah guna menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara pelepasan purna tugas Kapten Kav (Purn) Joni Hartono beserta istri yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya di Korem 052/Wijayakrama.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Faisal Rizal menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang telah diberikan selama bertugas.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Korem 052/Wijayakrama, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapten Kav (Purn) Joni Hartono beserta istri atas pengabdian yang telah diberikan selama berdinas. Semoga pengabdian yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah dan terus berlanjut melalui kontribusi positif di tengah masyarakat,” ujar Danrem.

Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi, Danrem 052/Wijayakrama menyerahkan piagam penghargaan dan plakat kepada Kapten Kav (Purn) Joni Hartono beserta istri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Seluruh rangkaian kegiatan Upacara Bendera 17-an dan pelepasan purna tugas berlangsung tertib, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan, mencerminkan soliditas serta semangat pengabdian yang menjadi ciri khas prajurit dan keluarga besar Korem 052/Wijayakrama. (*/Red).

Tangerang Tangerang | Mitrapubliknews.com - Sebanyak 267 pasangan suami istri hari ini mengikuti sidang isbat nikah yang diselenggarakan sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum memiliki pencatatan resmi dari negara.

Sidang isbat nikah ini bertujuan untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama sehingga dapat diakui secara hukum. Dengan adanya penetapan dari pengadilan, pasangan dapat melanjutkan proses pencatatan pernikahan di instansi yang berwenang. 

Ketua Pengadilan agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang Muhammad Kasim mengatakan bahwa yang mengikuti sidang isbat nikah pada hari ini sebanyak 267 pasangan. Sidang isbat ini masuk dalam dapil 1, yaitu wilayah Balaraja, Cisoka, Cikupa, Jambe, Jayanti," katanya. 

Ditambahkan Muhammad Kasim, melalui program ini, diharapkan para peserta memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik, termasuk kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan, akta kelahiran anak, kartu keluarga, serta berbagai layanan administrasi lainnya. 

"Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hak-hak keluarga dan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga," ujarnya kembali. 

Sidang isbat nikah berlangsung tertib dengan melibatkan berbagai instansi terkait untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terpadu kepada seluruh peserta," pungkasnya.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - Polresta Tangerang kedatangan tamu istimewa yakni jajaran Detasemen Polisi Militer (Denpom) Jaya 1 Tangerang, Kamis (16/7/2026).

Rombongan Denpom Jaya 1 Tangerang dipimpin Komandan Denpom Mayor Cpm. Dio Muhammad Putra Utama. Para polisi militer itu diterima Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah didampingi para Pejabat Utama Polresta Tangerang.

 "Hubungan baik antara Polri dan Polisi Militer merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah," kata Indra Waspada. 

Dia juga mengatakan, silaturahmi tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi dan menyamakan persepsi. Serta meningkatkan koordinasi sehingga sinergi yang selama ini telah terjalin dapat terus berjalan dengan baik. 

Indra Waspada menjelaskan, setiap institusi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Polri menjalankan tugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sementara Polisi Militer memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib terhadap prajurit TNI sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan komunikasi yang baik, kata dia, masing-masing institusi diharapkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

"Sekaligus memperkuat koordinasi apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan kolaborasi di lapangan," ujarnya.

Menurutnya, tantangan tugas yang semakin dinamis menuntut adanya hubungan kerja yang solid antarlembaga. Terutama dalam menjaga kondusivitas wilayah, mendukung pengamanan agenda strategis, serta mempercepat koordinasi ketika menghadapi situasi yang memerlukan penanganan bersama.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara Polresta Tangerang dan Denpom Jaya 1 Tangerang. Sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk terus menjaga koordinasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing," pungkasnya.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com – Gajah Law Office resmi memberikan pendampingan hukum kepada Kasminah, warga Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, dalam perkara sengketa tanah yang menurut tim hukum tidak lagi semata-mata berkaitan dengan persoalan kepemilikan, melainkan juga diduga terdapat tindakan-tindakan sepihak yang perlu diuji melalui mekanisme hukum.Kmais 16 Juli 2026.

Berdasarkan keterangan klien, objek tanah yang saat ini disengketakan telah lama berada dalam penguasaannya. Namun, sekitar April 2026, beberapa orang yang mengaku sebagai penerima kuasa dari pihak lawan datang ke lokasi dan memasang plang yang mengatasnamakan Klinik Hukum Matador tanpa didahului musyawarah, pemberitahuan maupun somasi kepada klien.

Setelah plang tersebut dicabut oleh klien karena merasa keberatan, pihak lawan baru mengirimkan surat somasi. Tidak lama kemudian, menurut keterangan klien, pihak yang sama kembali mendatangi lokasi dengan membawa material bangunan berupa pasir dan batu hebel yang diduga akan digunakan untuk melakukan pemasangan pagar pada objek sengketa.

Selain itu, dalam proses pendalaman perkara, tim hukum juga memperoleh rekaman video yang diduga memperlihatkan peristiwa pada 11 Desember 2025, di mana terlihat seseorang yang diduga bernama Sahrudin mengayunkan golok congok ke arah Kasminah. Peristiwa tersebut diduga berhasil dicegah setelah Edo, suami Kasminah, berusaha menangkis ayunan senjata tajam tersebut dan melerai situasi.

Hingga saat ini, menurut tim hukum, pihak lawan mengklaim memiliki Akta Jual Beli (AJB) sebagai dasar kepemilikan objek sengketa. Namun, meskipun telah diminta melalui surat-surat resmi, dokumen tersebut belum diperlihatkan kepada klien maupun kuasa hukumnya.

Muhamad Rizki Romdani, Legal Advisor Gajah Law Office, menegaskan bahwa Gajah Law Office menerima pendampingan perkara ini karena melihat adanya dugaan tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat kecil dan patut diuji melalui proses hukum.

“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang mengaku menerima kuasa dapat melakukan pemasangan plang pada objek yang masih disengketakan tanpa terlebih dahulu menempuh musyawarah, pemberitahuan ataupun somasi kepada pihak yang selama ini menguasai objek tersebut. Negara adalah negara hukum. Setiap tindakan yang berpotensi mengganggu hak seseorang harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar, bukan melalui tindakan sepihak.”

Ia juga mengungkapkan bahwa tim hukum menemukan sejumlah hal yang akan menjadi bagian dari pembuktian dalam proses hukum.

“Kami juga sedang mengkaji seluruh dokumen yang digunakan pihak lawan, termasuk surat kuasa yang menjadi dasar tindakan mereka. Berdasarkan kajian awal tim hukum, terdapat beberapa hal yang menurut kami perlu diuji lebih lanjut melalui mekanisme hukum. Seluruhnya akan kami buktikan melalui proses hukum yang berlaku.”

Menurut Muhamad Rizki Romdani, perkara ini bukan sekadar sengketa tanah biasa.

“Kami melihat adanya rangkaian peristiwa yang harus diuji secara menyeluruh, mulai dari dugaan ancaman menggunakan senjata tajam, pemasangan plang secara sepihak, hingga dugaan upaya penguasaan fisik terhadap objek sengketa. Semua fakta tersebut akan kami susun secara utuh dan kami bawa melalui jalur hukum agar memperoleh kepastian hukum.”

Saat ini Gajah Law Office masih melakukan pendalaman terhadap seluruh alat bukti, keterangan saksi, rekaman video, serta riwayat penguasaan objek sengketa sebelum menentukan langkah hukum lanjutan.

Gajah Law Office menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan dalam perkara ini akan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang disebut dalam rilis ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. (*/Red).

GAJAH LAW OFFICE

Muhamad Rizki Romdani

Legal Advisor

JAKARTA | Mitrapubliknews.com – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Kepala Desa Sontang, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, kini dibawa ke meja pengawasan Mabes Polri. Tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diuji kembali melalui mekanisme gelar perkara khusus agar konstruksi hukum perkara tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh dan objektif.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Zulhadi Awalliby, S.H., M.H. dan Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H. secara resmi mengajukan permohonan kepada Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim Polri, Rowassidik, dan Divisi Propam Polri.

Langkah tersebut ditempuh karena kuasa hukum menilai terdapat aspek-aspek penting yang belum memperoleh perhatian secara utuh dalam proses penanganan perkara di tingkat penyidikan.

"Hari ini kami meminta Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Rowassidik dan Propam untuk melaksanakan gelar perkara khusus terhadap perkara yang menjerat klien kami," ujar Zulhadi.

Menurut kuasa hukum, perkara tersebut berawal dari bencana banjir yang melanda Desa Sontang pada tahun 2024 dan menyebabkan kerusakan parah pada akses jalan sepanjang kurang lebih tiga kilometer yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus jalur operasional kendaraan perusahaan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah kecamatan bersama masyarakat dan sejumlah perusahaan disebut mengambil langkah gotong royong guna memulihkan akses yang lumpuh akibat bencana.

Dana swadaya yang terkumpul, menurut kuasa hukum, mencapai sekitar Rp1,1 miliar dan digunakan untuk membangun kembali jalan yang rusak.

"Hasil pembangunan itu dapat dilihat secara nyata dan hingga hari ini masih digunakan masyarakat, petani sawit maupun kendaraan perusahaan yang melintas setiap hari," kata Zulhadi.

Namun setelah pembangunan selesai, perkara tersebut justru berujung pada laporan dugaan tindak pidana korupsi ke Polda Riau dengan sangkaan pelanggaran Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kuasa hukum menegaskan pihaknya tidak sependapat dengan konstruksi hukum tersebut dan menilai perlu dilakukan pengujian kembali melalui forum gelar perkara khusus di Mabes Polri.

"Kami berpendapat tidak terdapat unsur memperkaya diri sendiri maupun pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Menurut klien kami, dana digunakan untuk pembangunan jalan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Iskandar Halim Munthe menambahkan, gelar perkara khusus merupakan instrumen hukum yang tersedia untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa langkah penanganan perkara mengabaikan konteks peristiwa yang melatarbelakangi pengumpulan dana tersebut.

"Kami meminta Mabes Polri memberikan atensi terhadap seluruh fakta hukum, dokumen, serta keterangan para pihak sebelum perkara ini melangkah lebih jauh," ujarnya.

Tim kuasa hukum juga menyoroti penerapan Pasal 12 huruf e UU Tipikor terhadap kepala desa. Mereka berpendapat terdapat pengaturan tersendiri mengenai kedudukan dan kewenangan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang patut menjadi bagian dari pertimbangan hukum.

Menurut mereka, langkah memperbaiki jalan pascabanjir merupakan bentuk respons terhadap kondisi darurat demi menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Sebagai dasar permohonan, kuasa hukum mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mekanisme pelaksanaan gelar perkara khusus.

Mereka berharap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari unsur pemerintah, masyarakat hingga perusahaan, dapat dihadirkan dalam forum tersebut agar seluruh fakta dapat dibuka secara terang dan berimbang.

Menanggapi tudingan adanya pungutan liar terhadap perusahaan, kuasa hukum kembali menegaskan bahwa seluruh kontribusi yang diberikan, menurut mereka, bersifat sukarela dan dilakukan secara terbuka.

"Tidak ada unsur pemaksaan menurut klien kami. Seluruh proses dilakukan secara transparan, terdokumentasi dan hasil pekerjaannya dapat dilihat serta dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Iskandar.

"Perlu diketahui bahwa sumbangan adalah dengan sukarela tidak ada pakasaan dari pihak manapun dan perbaikan jalan pada tahun 2024 , telah 2 tahun jalan tersebut telah di nikmati oleh masyarakat dan semua perusahaan , tapi kenapa sekarang tahun 2026 baru di persiolkan?" ucap Iskandar Halim Munthe penuh tanya

Sementara hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari penyidik Polda Riau terkait permohonan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum tersebut. (Pajar Saragih).