YOGYAKARTA | Mitrapubliknews.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar *Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI* di Yogyakarta. Acara ini menjadi momentum strategis bagi kedua lembaga untuk memperkuat sinergi dalam mengedukasi publik terkait tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Ketua Umum GAPKI, *Eddy Martono*, dalam sambutannya menyoroti bahwa pemilihan Yogyakarta—daerah tanpa perkebunan sawit—sebagai lokasi acara bukanlah kebetulan. Hal ini ditujukan untuk mensosialisasikan pentingnya sawit dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan komoditas berbasis kelapa sawit untuk industri batik lokal dan berbagai kebutuhan kebutuhan dalam kehidupan setiap hari.
Namun, Eddy juga menekankan tantangan regulasi yang membebani industri, khususnya terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ia memaparkan bahwa GAPKI secara proaktif turun tangan membantu pemadaman api di luar area konsesi, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau.
Meski demikian, industri tetap dihadapkan pada ancaman *Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009* tentang _Strict Liability_ (tanggung jawab mutlak).
"Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem," jelas Eddy Martono.
Menyambut paparan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan pentingnya peran pers dalam menyajikan fakta di tengah gempuran kampanye hitam _(black campaign)_ global terhadap kelapa sawit Indonesia. Ia mengingatkan bahwa persaingan bisnis internasional kerap membidik isu lingkungan dan tenaga kerja untuk mendiskreditkan tata kelola sawit nasional.
"Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif," ujar Akhmad Munir.
Ia menambahkan bahwa jurnalisme berbasis data dan fakta empiris sangat krusial. Wartawan bertugas menyuarakan praktik industri sawit yang ramah lingkungan, namun tetap kritis dalam mendorong perbaikan tata kelola _(good corporate governance)_.
"Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama," tegasnya.
Dalam sesi pemaparan, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, Guru Besar Universitas Jember, menegaskan bahwa kelapa sawit adalah anugerah bagi bangsa Indonesia.
"Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional. Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat," ujarnya.
Senada, Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menegaskan pentingnya memperkuat hulu perkebunan rakyat serta strategi diplomasi internasional di tengah lonjakan kebutuhan energi domestik dan pengetatan aturan perdagangan global.
"Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat untuk memangkas _yield gap_, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan adil antara petani, BUMN, dan swasta," ujar Prof. Bustanul Arifin yang juga merupakan pakar ekonomi pertanian ini.
Pandangan tentang peran media dan kepentingan nasional juga disampaikan Agus Sudibyo, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat. Ia menekankan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan kesadaran terhadap kepentingan nasional.
"Kebebasan pers itu universal. Tetapi kesejahteraan nasional itu nilainya lebih tinggi. Bagi mereka (negara luar), kebebasan pers adalah instrumen untuk mencapai hal yang lebih tinggi, yaitu kepentingan nasional dan kejayaan bangsa sendiri. Makanya, mereka sangat protektif terhadap produk-produk yang mereka hasilkan," ujar Mantan Anggota Dewan Pers ini.
Oleh karena itu, Agus setuju pers harus memberitakan kelapa sawit Indonesia tanpa kehilangan sikap kritis dan tanpa membebek pada industri. Namun, media juga harus sadar bahwa sawit memiliki peran strategis:
1. *Penyumbang devisa non-migas terbesar*
2. *Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar*
3. *Menopang perekonomian daerah*
4. *Mendukung ketahanan serta kemandirian energi dan pengembangan biodiesel*
5. *Mendukung penyediaan minyak nabati dan bahan baku industri pangan*
"Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah _saka guru_ atau pilar utama perekonomian nasional. Minimal harus seimbang," tegasnya.
Ia menambahkan, di negara lain pembelaan terhadap produk sawit atau minyak nabati domestik justru lebih kuat, sementara kritiknya lebih sedikit.
"Oleh sebab itu, kebebasan pers, profesionalisme media, dan sikap kritis terhadap industri sawit jangan sampai hilang jika memang ada masalah. Tetapi, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global," pungkas Agus Sudibyo.
Melalui forum edukatif ini, PWI dan GAPKI berharap insan pers memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait dinamika sawit nasional, sehingga karya jurnalistik yang dihasilkan selalu jernih, objektif, dan mencerdaskan publik.(*/ Redaksi).
