BEKASI | Mitrapubliknews.com – Desakan terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengevaluasi sekaligus mencopot Direktur Umum (Dirum) Perumda Tirta Bhagasasi, Daud Husin, kembali mengemuka.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tri Nusa Bekasi Raya menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan tuntutannya. Setelah sebelumnya menggelar aksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

Ketua Tri Nusa Bekasi Raya, Maksum Alfarizi alias Mandor Baya, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan aksi lanjutan yang menyasar dua institusi sekaligus, yakni Kantor Bupati Bekasi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dalam waktu dekat kami akan kembali mengepung Kantor Bupati Bekasi dan Kemendagri. Kami mendesak Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja untuk membatalkan SK Dirum Tirta Bhagasasi,” tegas Maksum saat memberikan keterangan kepada Mitrapubliknews.com, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Maksum, tuntutan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian jabatan. Tri Nusa Bekasi Raya menilai terdapat sejumlah persoalan administratif dan tata kelola yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemegang kewenangan.

Salah satu yang disorot adalah dugaan adanya perubahan atau pencoretan menggunakan tip-ex dalam dokumen berita acara serah terima aset antara Perumda Tirta Bhagasasi dan Perumda Tirta Patriot milik Pemerintah Kota Bekasi.

Maksum meminta dugaan tersebut tidak dibiarkan menjadi polemik tanpa pemeriksaan. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan klarifikasi, audit, serta pemeriksaan terhadap dokumen yang dipersoalkan agar seluruh persoalan dapat dibuktikan secara objektif sesuai ketentuan hukum.

“Ini menyangkut dokumen dan aset daerah. Jangan sampai persoalan administrasi yang seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Selain persoalan dokumen aset, Tri Nusa Bekasi Raya juga meminta Plt. Bupati Bekasi merespons adanya aspirasi pegawai Perumda Tirta Bhagasasi yang disebut-sebut berkaitan dengan mosi tidak percaya terhadap Daud Husin.

Menurut Maksum, persoalan internal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemegang kewenangan, terutama apabila berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan, tata kelola perusahaan, dan hubungan kerja di lingkungan BUMD.

Tri Nusa Bekasi Raya juga menyinggung Pasal 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun, mereka meminta agar dugaan pelanggaran administrasi maupun kearsipan tersebut dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan lembaga yang berwenang.

Maksum menilai Kemendagri memiliki posisi strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk tata kelola BUMD.

Meski demikian, menurutnya, keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian direksi Perumda tetap harus ditempuh melalui mekanisme dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan ketentuan mengenai BUMD dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024, kepala daerah selaku pemilik modal memiliki kewenangan strategis dalam melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi, termasuk mengambil keputusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.

Ia menegaskan, Tri Nusa Bekasi Raya tidak menginginkan proses pemberhentian dilakukan secara serampangan. Menurutnya, setiap keputusan harus memiliki dasar administratif dan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kami meminta prosesnya transparan, objektif dan sesuai aturan. Kalau memang ditemukan pelanggaran, lakukan pemeriksaan dan tindak sesuai ketentuan. Jangan sampai keputusan yang diambil justru cacat hukum dan berujung gugatan,” tegas Maksum.

Tri Nusa Bekasi Raya kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam merespons tuntutan tersebut.

Jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respons yang dianggap memadai, Maksum memastikan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa lebih besar.

“Kami masih memberikan ruang kepada pemerintah untuk merespons dan menjelaskan persoalan ini secara terbuka. Tetapi kalau tidak ada langkah konkret, kami siap kembali turun ke jalan, termasuk ke Kantor Bupati Bekasi dan Kemendagri,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Mitrapubliknews.com masih berupaya memperoleh keterangan dari pihak Perumda Tirta Bhagasasi maupun Daud Husin terkait tudingan dan tuntutan yang disampaikan Tri Nusa Bekasi Raya.

(Agus Kanit)

JAKARTA | Mitrapubliknews.com – Ratusan jamaah dari Kota Bekasi menghadiri kegiatan Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (09/08/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, serta mendoakan para pendiri dan pejuang bangsa.

Rombongan Majelis Zikir yang berasal dari Kota Bekasi dipimpin oleh Pimpinan Pondok Pesantren Annur Kota Bekasi, Ust H. Ahmad Ustuchri SE sekaligus ketua KANZUS sholawat kota Bekasi. Rombongan berangkat secara bersama-sama menggunakan sejumlah bus dan kendaraan pribadi.

Diperkirakan sekitar 500 orang turut serta dalam rombongan tersebut. Antusiasme jamaah terlihat sejak keberangkatan hingga tiba di lokasi kegiatan di Masjid Istiqlal.

Dalam kesempatan tersebut, Ust H. Ahmad Ustuchri,SE menyampaikan sambutan sekaligus mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan kegiatan zikir kebangsaan sebagai momentum mempererat ukhuwah, menjaga persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, Ketua Jajaka Kota Bekasi, Purn. AD Sertu Rusliadi, yang akrab disapa Baba Iyus, turut hadir dalam pelepasan rombongan. Di sela-sela kegiatan, Baba Iyus memberikan arahan kepada para anggota Jajaka Kota Bekasi yang ikut dalam rombongan.

Ia mengingatkan seluruh anggota agar selama mengikuti kegiatan tetap menjaga ketertiban, kekompakan, serta nama baik Kota Bekasi.

> “Kita datang ke Jakarta untuk mengikuti zikir kebangsaan. Jaga kekompakan, sopan santun, dan ketertiban. Yang paling penting, kita tunjukkan bahwa masyarakat Kota Bekasi cinta persatuan dan NKRI,” ujar Baba Iyus.

Menurutnya, kegiatan keagamaan yang dipadukan dengan semangat kebangsaan seperti ini memiliki nilai positif, terutama dalam membangun rasa persaudaraan di tengah masyarakat.

“Zikir dan doa bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk bangsa dan negara. Semoga Indonesia selalu diberikan kedamaian, persatuan, dan keberkahan,” tambahnya.

Kegiatan Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, dengan membawa pesan persatuan, doa untuk bangsa, dan penghormatan kepada para pendiri serta pejuang NKRI.

(Agus Kanit)

Tangerang | Mitrapubliknews.com - Semarak menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di wilayah Sindang Jaya. Memasuki bulan Agustus, Paguyuban Masyarakat Sindang Jaya (PMS) bergerak bersama dengan memasang sejumlah spanduk sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian dalam menyambut momentum bersejarah 17 Agustus 2026.

Pemasangan spanduk tersebut bukan sekadar mempercantik suasana lingkungan dengan nuansa kemerdekaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi simbol semangat kebersamaan, persatuan, dan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua PMS, Jamidin, mengatakan bahwa bulan Agustus selalu memiliki suasana yang berbeda. Semangat kemerdekaan mulai terasa di tengah masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan para pahlawan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

“Kalau sudah memasuki bulan Agustus, berarti sudah mendekati momen apa, hayo? Ya, benar banget. Hawa-hawa Hari Kemerdekaan atau HUT RI sudah semakin terasa,” ujar Jamidin.

Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak boleh dimaknai hanya dengan memasang bendera, spanduk, maupun berbagai atribut kemerdekaan. Momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk mengenang kembali jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang dengan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

“Semangat kemerdekaan harus terus kita hidupkan. Bukan hanya dalam bentuk perayaan, tetapi juga melalui persatuan, gotong royong, kepedulian, dan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Jamidin.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sindang Jaya, khususnya generasi muda, agar menjadikan momentum HUT RI ke-81 sebagai energi positif untuk terus berkarya, menjaga kerukunan, serta menciptakan lingkungan yang aman, damai, guyub, dan penuh kebersamaan.

“PMS akan terus menggaungkan semangat Hari Kemerdekaan. Semoga semangat perjuangan para pahlawan terus membara dalam jiwa generasi muda. Mari kita isi kemerdekaan dengan persatuan, gotong royong, dan karya nyata untuk masyarakat,” tambahnya.

Semangat kemerdekaan yang mulai digaungkan PMS diharapkan tidak berhenti selama bulan Agustus saja. Namun, menjadi semangat bersama untuk terus memperkuat persaudaraan dan membangun Sindang Jaya agar semakin maju, harmonis, aman, dan guyub.

Bagi PMS, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga persatuan dan memberikan kontribusi terbaik bagi masa depan.

PMS Bersama Kita Teguh, Bersatu Kita Ampuh

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Terus Melaju, Indonesia Maju.

(*/ Red).

TANGERANG | Mitrapubliknews.com – Plh. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Eko Bagus Riyadi, S.H., S.I.K., M.Si., menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama para anggota Sabuk Kamtibmas di Ruang Rapat Utama Lantai 6 Gedung Presisi Polres Metro Tangerang Kota, Kamis (6/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi penguatan kemitraan Polri dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Metro Tangerang Kota AKBP Fiki Novian Ardiansyah, S.H., S.I.K., M.K.P., M.Si., CFE, Kasat Binmas AKBP Rachmad Hariyanto, S.E., M.M., Kasat Intelkam Kompol Dodi Abdulrohim, S.Sos., M.Krim., KBO Sat Binmas IPDA K. Handoko, S.H., pengurus Sabuk Kamtibmas, serta sekitar 25 peserta dari wilayah Kecamatan Tangerang.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Eko Bagus Riyadi memperkenalkan diri sebagai Plh. Kapolres Metro Tangerang Kota sekaligus menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang lebih efektif dengan para mitra kepolisian di lingkungan masyarakat.

"Kami ingin memperkuat sinergi dimulai dari wilayah yang paling dekat dengan Polres. Melalui pendataan dan pemetaan potensi kamtibmas, kami berharap komunikasi antara Polri dan masyarakat dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif," ujarnya.

Ia juga mengajak Sabuk Kamtibmas untuk aktif melaporkan setiap tindak pidana melalui mekanisme laporan polisi, serta menyampaikan informasi terkait ujaran kebencian maupun provokasi di media sosial agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Momentum Bulan Kemerdekaan ini mari kita jadikan sebagai semangat bersama untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Setiap permasalahan di masyarakat harus diselesaikan dengan solusi yang bijak dan tidak menimbulkan konflik baru," tambahnya.

Sementara itu, Wakapolres Metro Tangerang Kota AKBP Fiki Novian Ardiansyah menjelaskan bahwa kepemimpinan Plh. Kapolres merupakan bagian dari dinamika organisasi karena Kapolres definitif tengah mengikuti pendidikan Sespimti Polri.

Kasat Intelkam Kompol Dodi Abdulrohim berharap keberadaan Sabuk Kamtibmas semakin diperkuat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Senada dengan itu, Kasat Binmas AKBP Rachmad Hariyanto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi hoaks, menghindari tindakan main hakim sendiri, serta memanfaatkan Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian.

Dalam sesi dialog, para peserta Sabuk Kamtibmas menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya usulan penambahan CCTV di titik rawan, peningkatan patroli siang hari, penanganan aksi tawuran, balap liar, hingga pencurian kendaraan bermotor.

Menanggapi hal tersebut, pihak Polres Metro Tangerang Kota berkomitmen terus meningkatkan patroli preventif, memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, serta menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, serta penuh semangat kebersamaan sebagai wujud sinergi Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. (*/Redaksi).

Tangerang| Mitrapubliknews.com -- Patroli blue light Satlantas Polresta Tangerang berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kampung Talaga, Kecamatan Cikupa, Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 18.30 WIB. 

Kasat Lantas Polresta Tangerang Kompol Fery Octaviari Pratama mengatakan, petugas Satlantas yang sedang berpatroli tersebut mengamankan dua orang pria terduga pelaku curanmor. Kedu terduga pelaku tersebut adalah AP dan E. 

"Saat petugas kami berpatroli, mendapat infromasi ada aksi curanmor. Selanjutnya petugas segera ke lokasi," kata Fery. 

Berdasarkan ciri-ciri kendaraan yang disampaikan, petugas juga melakukan pemetaan ke beberapa titik sekitar lokasi kejadian. Hingga akhirnya, dua terduga pelaku berhasil diamankan di sekitaran kawasan Cikupa Mas. 

"Kedua terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Cikupa untuk proses lebih lanjut, serta agar tak jadi sasaran amuk warga," ujar Fery. 

Fery juga menyampaikan, kegiatan patroli Satlantas tidak hanya bertujuan mencegah kecelakaan dan mengupayakan kelancaran arus lalu lintas. Tetapi juga berfungsi turut menekan angka kejahatan. 

Dia menegaskan, patroli blue light dilaksanakan siang dan malam sesuai arahan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah dan Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Arief Kurniawan. 

"Kami mengimbau masyarakat tetap waspada saat memarkirkan kendaraan. Serta senantiasa tertib berlalu lintas," tandasnya. (*/Redaksi).

Tangerang | Mitrapubliknews.com - Jika ada ulama Indonesia paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Indonesia dan pernah memiliki kedudukan Mulia dalam sejarah pengaruh Islam dunia maka orang tersebut adalah Syeikh Nawawi Al Bantani.

Nama beliau adalah Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, al-Bantani, al-Jawi.

Sebutan al-Bantani berasal dari kata Banten, karena beliau terlahir di Banten tepatnya di Padaleman, Tanara Serang, Banten pada 1230 H/1813 M.

Ayah beliau Umar Syekh Arabi adalah seorang tokoh agama yang sangat disegani dan masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (Cirebon).

Pada usia 15 tahun, Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekkah, ia menunaikan haji sekaligus menuntut ilmu pada para ulama di Masjidil Haram.

Di antara guru beliau adalah Sayid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dhimyati, Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib al-Hambali.

Setelah berguru dengan beberapa guru di Makkah, Syaikh Nawawi melanjutkan belajarnya ke Mesir dan Syam (Syiria).

Syeikh An Nawawi kakek buyut dari KH Mar’ruf Amin ini adalah ulama yang dikenal rendah hati, cerdas dan luas kedalaman ilmunya.

Kemampuannya itu yang kemudian menjadikannya diangkat menjadi Imam Besar Masjidil Haram oleh Kesultanan Ottoman. Sebuah jabatan agung yang tak banyak diamanahkan kepada para alim ulama di dunia.

Syekh Nawawi Al-Bantani juga adalah satu dari tiga ulama Indonesia yang mengajar di Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dua yang lain ialah muridnya, Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfudz Termas.

Semakin dewasa, ilmunya yang makin bertambah digunakannya untuk mengajar di Masjidil Haram.

Murid-murid yang pernah diajarkannya, namanya juga santer tumbuh menjadi ulama besar di Indonesia dan jazirah nusantara.

Diantaranya ; KH Hasyim Asyari (pendiri NU), KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Thahir Jamalauddin (Singapura), Abdulkarim Amrullah (Sumbar), Syekhana Chalil (Bangkalan), KH Asyari (Bawean), KH Tb Asnawi (Caringin Banten), KH Ilyas (Kragilan Banten), KH Saleh Darat (Semarang), KH Najihun (Tangerang), KH Abdul Ghaffar (Tirtayasa Serang), KH Tb Bakri (Sempur Purwakarta), KH Dawud (Perak Malaysia) dsb.

Kemasyhuran Syeikh Nawawi yang wafat sekitar tahun 1897 itu sampai kini masih banyak jejaknya.

Hampir semua kitabnya hingga kini masih dipelajari di pesantren, diantaranya dalam rumpun ilmu kalam, ilmu fiqh, akhlaq dan tasawuf, hingga tafsir.

Dalam bidang Ilmu Kalam, Syaikh Nawawi menulis kitab _Fathul Majid_ (1298 H), _Tijn ad-Darari_ (1301 H), _Kasyafatus Syaja_ (1292 H), _an-Nahjatul Jadidah_ (1303 H), _Dazariatul Yaqin alaummil Barahil_ (1317 H), _ar-Risalah al-Jamiah baina Ushuluddin wal-Fiqh wat-Tasawuf_ (1292 H), _ats-Tsimar al-Yani’ah_ (1299 H), _Nur ad-Dhalam_ (1329 H). 

Dalam bidang Fiqh karya Nawawi diantaranya _at-Tausyeh_ (1314 H), _Sulam al-Munajat_ (1297 H), _Nihayatuz Zayn_ (1297 H), _Mirqat as-Shu’ud at-Tashdiq_ (1297 H), _Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain_ (1297 H), _Qutul Habib al-Gharib_ (1301 H).

Karya Syaikh Nawawi dalam bidang tafsir berjudul _at-Tafsir al-Munir li Ma’alim al-Tanzil_ (_Tafsir Marah Labib_).

Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar _Sayyidu Ulama’ al-Hijaz_ yang berarti Sesepuh Ulama Hijaz atau Guru dari Ulama Hijaz atau Akar dari Ulama Hijaz.

Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar _Sayyidu ‘Ulama al-Indonesi_ sehingga bermakna, bahwa kealiman beliau diakui di semenanjung Arabia, apalagi di tanah airnya sendiri. 

Selain itu, beliau juga mendapat gelar _al-imam wa al-fahm al-mudaqqiq_ yang berarti Tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Snouck Hourgronje sejarawan Islam asal Belanda bahkan memberi gelar “Doktor Teologi” untuk Syeikh Nawawi Al Bantani.

Wallahu a'lam bisshawaab

Pengingat bagi yang lupa

Sumber: Hwmi

_______________(*/ Kang Eben).

KARAWANG | Mitrapubliknews.com – Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja PT Felmica, Ratim, dengan pihak perusahaan hingga kini belum memasuki tahap mediasi. Tim Hukum Ratim menyatakan bahwa UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang yang beralamat di Jalan Husni Hamid No. 6, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belum melakukan pemanggilan terhadap para pihak, meskipun permohonan penyelesaian sengketa telah diajukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Rabu (05/08/2026).

Dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Rabu (5/8/2026), Tim Hukum Ratim meminta UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang segera menjalankan kewenangannya sebagai mediator hubungan industrial. Permintaan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 4 serta Pasal 8 hingga Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2004, yang mengatur bahwa apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui mediasi oleh mediator pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Menurut kuasa hukum, Ratim telah mengabdi di PT Felmica selama kurang lebih 15 tahun, sejak masa pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga beroperasi penuh. Selain bertugas sebagai petugas keamanan (security), ia juga menjalankan berbagai pekerjaan tambahan, seperti mengawasi proses pembongkaran bahan bakar minyak (BBM), melakukan pengukuran (stik) tangki pendam, membuka dan menutup manhole, serta memastikan proses penerimaan BBM berjalan sesuai prosedur operasional.

Di tengah masa pengabdiannya, kondisi kesehatan Ratim dilaporkan terus menurun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis paru, ia didiagnosis menderita Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) dan hingga saat ini masih menjalani pengobatan.

Tim Hukum Ratim menilai kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya kepastian hukum terkait status hubungan kerja serta pemenuhan hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut mewajibkan pengusaha memenuhi hak-hak pekerja dan melaksanakan pemutusan hubungan kerja sesuai prosedur hukum yang berlaku.

«"Klien kami tidak pernah secara sukarela mengundurkan diri dari PT Felmica. Oleh karena itu, dalil mengenai berakhirnya hubungan kerja karena pengunduran diri masih menjadi objek perselisihan yang harus dibuktikan melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial," ujar Tim Hukum Ratim dalam keterangannya.»

Pihaknya menambahkan, hingga 5 Agustus 2026 belum ada pemanggilan mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang. Padahal, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004, mediasi merupakan tahapan penting untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa melalui musyawarah sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Selain meminta Dinas Ketenagakerjaan segera memfasilitasi mediasi, Tim Hukum Ratim juga mengajak PT Felmica mengedepankan prinsip kemanusiaan, itikad baik, serta kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja.

Tim Hukum Ratim menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang penyelesaian secara damai. Namun, apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, kliennya akan menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Felmica maupun Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait belum dilaksanakannya proses mediasi maupun substansi perselisihan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 1 angka 11 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), yang menjamin hak jawab dan hak koreksi bagi pihak yang berkepentingan.

(Agus Kanit)

KOTA TANGERANG | Mitrapubliknews.com – Dugaan intimidasi dan penganiayaan terhadap jurnalis kembali terjadi di Kota Tangerang. Kali ini menimpa Ageng Suseno, jurnalis media online Kisikisi.co, saat menjalankan tugas jurnalistik di kantor FIF Cabang Tangcity, Selasa (4/8/2026).

Peristiwa ini langsung mendapat reaksi keras dari organisasi pers.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang, R. Herwanto, menegaskan bahwa tindakan menghalangi kerja jurnalistik merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pers.

"Kami mengecam keras segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis, apalagi sampai dugaan penganiayaan. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang," tegas Herwanto, Rabu (5/8/2026).

Ia menekankan bahwa jurnalis memiliki hak untuk melakukan peliputan, konfirmasi, serta dokumentasi selama menjalankan tugasnya.

"Tidak boleh ada pihak mana pun yang melarang, menekan, apalagi melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Jika ini benar terjadi, maka harus diproses hukum tanpa kompromi," ujarnya.

Herwanto juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kasus seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di daerah.

"Kalau ini dibiarkan, ke depan jurnalis bisa dibungkam dengan cara-cara serupa. Ini berbahaya," tambahnya.

Senada, Ketua Jurnalis Tangerang Raya (JTR), Ahmad Putra, menyebut dugaan tindakan tersebut sebagai bentuk ancaman nyata terhadap marwah profesi jurnalis.

"Ini bukan sekadar insiden biasa. Jika benar ada penghadangan, penahanan, hingga pemaksaan penghapusan data, itu sudah masuk kategori menghalangi kerja jurnalistik dan tidak bisa ditoleransi," tegas Ahmad Putra.

Ia memastikan JTR akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas.

"Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya soal satu jurnalis, tapi soal perlindungan profesi. Jurnalis bukan untuk diintimidasi, tetapi harus dilindungi," ujarnya.

Ahmad Putra juga meminta manajemen FIF Cabang Tangcity segera memberikan klarifikasi resmi atas insiden tersebut.

"Perusahaan harus bertanggung jawab jika benar ada oknum pegawai maupun sekuriti yang melakukan tindakan tersebut. Jangan sampai kepercayaan publik justru runtuh," katanya.

Kronologi Kejadian

Insiden bermula ketika Ageng Suseno mendampingi rekannya yang hendak mengambil BPKB. Proses tersebut mengalami kendala karena rekannya kehilangan KTP dan hanya memiliki surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Situasi memicu perdebatan antara konsumen dan petugas FIF.

Di tengah kondisi tersebut, Ageng mengaku melakukan konfirmasi terkait prosedur pengambilan BPKB dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Saya sudah meminta izin untuk mengambil gambar dan mengutip pernyataan. Tapi justru dilarang, dihalangi, didorong, bahkan mengalami luka cakaran," ujar Ageng.

Ia juga mengaku sempat ditahan saat hendak keluar ruangan.

"Tahan itu, jangan boleh keluar," ujarnya menirukan ucapan oknum pegawai.

Kuasa hukum Ageng dari YNN & Partners, Yanto Nelson Nalle, S.H., M.H., menyatakan kliennya diduga mengalami intimidasi dan penganiayaan saat menjalankan tugas jurnalistik.

"Klien kami diduga mengalami penghadangan, perampasan alat kerja, dorongan hingga penganiayaan. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," tegas Nelson.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota dengan nomor laporan:

LP/B/1743/VIII/2026/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA.

Tuntutan dan Harapan

Kuasa hukum meminta aparat penegak hukum memproses kasus ini secara profesional tanpa tebang pilih, serta mendesak manajemen FIF bertanggung jawab atas dugaan tindakan oknum.

"Jika hari ini jurnalis dibungkam, besok siapa lagi? Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas," tegas Nelson.

Kasus ini kini menjadi sorotan, bukan hanya soal dugaan penganiayaan, tetapi juga sebagai ujian nyata terhadap perlindungan kebebasan pers di tingkat daerah.(*/Redaksi).

Kodam Jaya, Tigaraksa | Mitrapubliknews.com  - Danramil 04/Cikupa, Kodim 0510/Trs memberikan apresiasi kepada warga yang membantu dalam penangkapan buaya liar di persawahan Kampung Sukamanah, Desa Budimulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Selasa (04/08/2026).

Buaya liar tersebut di tangkap berkat laporan warga kepada Babinsa Desa Budimulya Serka Serka Maskur yang bekerjasama dengan warga Desa.

Mayor Cke Sutisna Danramil 04/Cikupa menceritakan, pada hari Senin 3 Agustus 2026 tepatnya pukul 17.30 WIB ada warga yang sedang mencari rumput untuk peliharaan dombanya dan menemukan sarang Buaya liar tersebut dan di dapati ada satu ekor buaya yang mengerami telurnya.

"Karena merasa terganggu buaya liar tersebut menyerang warga yang sedang mencari rumput tersebut, sehingga warga tersebut melaporkan ke Ketua RT dan Ketua RT melaporkan lanjutan kepada Babinsa yaitu Serka Maskur," ujarnya.

Lebih lanjut Danramil menambahkan, penangkapan buaya liar tersebut dilakukan pada Selasa 4 Agustus 2026 oleh Babinsa di bantu warga.

"Untuk itu saya selaku Danramil memberikan apresiasi kepada warga yang telah melakukan lapor cepat kepada pihak Babinsa di wilayah," ucapnya.

Mayor Cke Sutisna juga menambahkan, lapor cepat dalam membantu informasi perkembangan wilayah sangat di perlukan. "Seperti hari ini jika tidak ada warga yang melaporkan bukan tidak mungkin tidak terjadi korban, saya ucapkan terimakasih kepada warga yang telah membantu penangkapan buaya liar tersebut," tutupnya.

Sumber Kodim 0510/Tigaraksa

(*/Redaksi).

Tangerang| Mitrapubliknews.com --Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengajak semua pihak untuk menjadikan pencegahan sebagai prioritas dalam mengantisipasi kebakaran. 

Pernyataan itu dia sampaikan saat Apel Siaga Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan di Lapangan Arya Yudhanegara, Puspemkab Tangerang, Selasa (4/8/2026). 

"Pencegahan harus menjadi prioritas utama kita melalui patroli terpadu, pemantauan wilayah rawan, edukasi masif kepada masyarakat," kata Indra Waspada. 

Selain itu, dia juga mendorong penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap pelaku pembakaran lahan secara sengaja. Dia juga mengajak semua instansi membangun komitmen dan kesiapan menghadapi potensi kebakaran.

Indra Waspada menambahakan, meski Kabupaten Tangerang bukan termasuk daerah dengan tingkat kejadian kebakaran hutan dan lahan tertinggi, namun kesiapsiagaan harus tetap diperkuat.

"Perubahan iklim, ancaman musim kemarau, serta aktivitas manusia dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran," ujarnya. 

Indra Waspada melanjutkan, kebakaran berdampak pada kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas ekonomi, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi," tuturnya. 

Sementara Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyebut, upaya pencegahan kebakaran merupakan upaya menjaga keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karenanya, hal tersebut harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penanggulangan bencana. 

"Saya ingin menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama," kata Maesyal. 

 Dia pun meminta agar seluruh peralatan, kendaraan operasional, pompa, serta sumber daya pendukung lainnya dipastikan selalu dalam kondisi siap digunakan. 

"Jangan sampai terjadi kendala di lapangan akibat kurangnya kesiapan sarana dan prasarana," pungkasnya. (*/ Redaksi).

KOTA TANGERANG | Mitrapubliknews.com – Di balik aktivitas pedagang kaki lima (PKL), khususnya pedagang pecel lele yang marak di sejumlah titik strategis Kota Tangerang, muncul dugaan adanya praktik setoran harian yang mengalir kepada oknum tertentu.

Praktik ini disebut-sebut telah berlangsung lama dan menjadi “rahasia umum” di kalangan pedagang, terutama di kawasan ramai seperti Jalan Jenderal Sudirman, Alun-Alun Ahmad Yani, hingga sejumlah ruas jalan protokol lainnya.

Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, setoran tersebut diduga berkaitan dengan upaya menjaga kelangsungan usaha mereka di lokasi yang secara aturan tidak diperbolehkan.

“Kalau tidak setor, biasanya tidak bisa lama jualan. Entah nanti digeser atau kena razia,” ujar salah satu pedagang kepada wartawan.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, pola yang diduga terjadi adalah penarikan setoran secara harian dengan nominal bervariasi, tergantung lokasi dan tingkat keramaian.

Untuk pedagang kecil seperti pecel lele, besaran setoran disebut berkisar antara Rp20 ribu hingga Rp70 ribu per hari. Sementara untuk lokasi yang lebih strategis, nominalnya bisa lebih tinggi.

Setoran tersebut, menurut sumber, biasanya dikumpulkan oleh pihak tertentu di lapangan sebelum diduga disalurkan lebih lanjut.

Beberapa sumber juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik tersebut. Namun hingga kini, belum ada bukti resmi yang dapat menguatkan dugaan tersebut secara hukum.

Praktik semacam ini dinilai rentan terjadi mengingat posisi PKL yang banyak berjualan di fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan, yang secara aturan memang dapat ditertibkan.

Kondisi tersebut membuat pedagang berada dalam posisi lemah dan bergantung pada “toleransi” di lapangan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara rutin melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar aturan.

Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, kenyamanan pejalan kaki, serta fungsi fasilitas publik.

Namun, di tengah upaya tersebut, muncul pertanyaan publik terkait kemungkinan adanya praktik lain di luar mekanisme resmi.

Pengamat kebijakan publik menilai, jika dugaan tersebut benar, maka diperlukan transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan PKL di lapangan.

“Selama masih ada ruang abu-abu dalam penataan PKL, potensi penyimpangan akan selalu ada,” ujar seorang pengamat.

Ia menekankan pentingnya sistem yang lebih tertata, termasuk penataan lokasi resmi bagi PKL serta mekanisme pembayaran yang transparan dan terdokumentasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan praktik setoran tersebut.

Media ini masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak Satpol PP Kota Tangerang dan instansi terkait guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian bersama, agar penataan PKL di Kota Tangerang dapat berjalan lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan semua pihak.(*/ Redaksi).

Tangerang | Mitrapubliknews.com – Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang menggelar Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) bagi pemerintah desa se-Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Kemiri, Senin (3/8/2026).

​Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Tangerang H. Maesyal Rasyid, unsur TNI dan Polri, jajaran Kejari Kabupaten Tangerang, Ketua DPC APDESI Kabupaten Tangerang Maskota, Dewan Pembina APDESI Budi, para camat, serta para kepala desa dari tujuh wilayah di Kabupaten Tangerang.

​Dalam sambutannya, Bupati Tangerang H. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejari dalam menyelenggarakan sosialisasi tersebut.

​"Saya sangat mengapresiasi Bapak Kejari beserta jajarannya yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kesadaran hukum merupakan langkah strategis agar pemerintah desa mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujar Maesyal.

​Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi bagi para kepala desa untuk memperdalam pemahaman terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemkab Tangerang untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) guna memajukan desa.

​"Melalui kegiatan ini, saya berharap desa-desa di Kabupaten Tangerang semakin maju dan berkembang," tambahnya sekaligus membuka acara secara resmi.

​Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC APDESI Kabupaten Tangerang H. Maskota, yang didampingi Dewan Pembina APDESI Budi, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum bagi jajaran kepala desa dan masyarakat.

​"Kami dari APDESI Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Kejari yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi kesadaran hukum ini," tuturnya kepada awak media.

​Maskota juga menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan APDESI ini terlaksana berkat kebersamaan para kepala desa murni tanpa menggunakan anggaran Dana Desa. (*/Redaksi).

Tangerang| Mitrapubliknews.com --Aparat Polsek Cisoka Polresta Tangerang mengamankan seorang pria berinisial FZ (23), Minggu (2/8/2026) dini hari di sebuah toko depan Stasiun Tigaraksa, Desa Cikasungka, Kecamtan Solear. 

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, FZ diamankan lantaran kedapatan memiliki 270 butir obat keras jenia hexymer dan 6 butir tramadol. FZ diduga menjual obat keras tersebut secara ilegal. 

"Obat keras tersebut disembunyikan di dalam tong sampah dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam," kata Indra Waspada. 

Dia melanjutkan, kasus terungkap berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas kemudian melakukan penangkapan. 

 "Terduga pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Cisoka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Indra Waspada. 

Saat ini, tersangka FZ menjalani pemeriksaan intensif. Tersangka FZ dikenakan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 13 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. (*/ Redaksi).

Tangerang| Mitrapubliknews.com -- Semarak memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terasa di Kecamatan Teluknaga. Turnamen Sepakbola PORCAM HUT RI Ke-81 Kecamatan Teluknaga Tahun 2026 resmi dibuka pada Sabtu 1 Agustus 2026 bertempat di Lapangan Stadion Mini Tunas Jaya, Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.(01/08/26)

Pembukaan Turnamen Sepakbola PORCAM HUT RI KE-81 Kecamatan Teluknaga Tahun 2026 Dihadiri Langsung Oleh Kurnia S. STP., M.Si.,Camat Teluknaga Bersama Budi S.Pd., Kasi Binwasdesa Kecamatan Teluknaga, Filian Koswara Hadi, S.Sos., Ketua KOK Kecamatan Teluknaga, serta Subur Maryono, Kepala Desa Kampung Melayu Barat sekaligus Ketua APDESI Kecamatan Teluknaga.

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI Ke-81, sekaligus menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan rasa persaudaraan, serta menggali potensi dan prestasi generasi muda melalui olahraga sepakbola.

Filian Koswara Hadi, S.Sos., Ketua KOK Kecamatan Teluknaga, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, pesan kepada seluruh peserta agar menjadikan turnamen sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

“Selamat bertanding dan junjung tinggi sportivitas serta fair play kepada para pemain sepakbola yang mengikuti pertandingan turnamen sepakbola.”

“Suporter cerdas adalah mereka yang menjaga ketertiban dari awal hingga akhir pertandingan. Tidak ada kerusuhan, seperti saling mengejek, dan tetap menjaga persahabatan dengan suporter 

Sementara itu, Kurnia S. STP., M.Si. Camat Teluknaga di dampingi kasibinwasdes Budi dan ketua panitia Jastari,  menyampaikan, Apresiasi kepada KOK Kecamatan Teluknaga, pemerintah desa, panitia, para peserta, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Turnamen Sepakbola PORCAM HUT RI Ke-81.

Kurnia S. STP., M. Si Camat Teluknaga Berharap, seluruh pertandingan dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia juga mengajak seluruh pemain dan suporter untuk bersama-sama menjaga nama baik Kecamatan Teluknaga selama turnamen berlangsung.

“Mari kita jadikan turnamen Sepakbola PORCAM HUT RI KE-81 Kecamatan Teluknaga Tahun 2026 ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Bertandinglah dengan semangat, disiplin dan sportif. Yang terpenting bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana kita menjaga persahabatan dan kebersamaan ”pungkas Kurnia.

(*/Redaksi)

SERANG, BANTEN | Mitrapubliknews.com – Jurnalis Tangerang Raya (JTR) menggelar Rapat Kerja (RAKER) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola organisasi di Hotel Marbella, Jalan Raya Karang Bolong, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (1/8/2026).

RAKER tersebut menjadi momentum penting bagi JTR untuk memperkuat konsolidasi internal, mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyempurnakan sistem organisasi, sekaligus merumuskan strategi menghadapi tantangan dunia jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan industri media digital.

Mengusung semangat "Dari Evaluasi Menuju Aksi Demi Perbaikan Organisasi", forum ini tidak hanya membahas persoalan administratif, tetapi juga mempertegas komitmen organisasi dalam membangun kelembagaan yang profesional, solid, transparan, dan berintegritas.

Ketua Jurnalis Tangerang Raya, Ahmad Putra, menegaskan bahwa RAKER merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus memastikan organisasi mampu berkembang sesuai kebutuhan zaman.

"RAKER ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Kami ingin memastikan JTR berjalan lebih tertib, solid, profesional, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota dan masyarakat," ujar Ahmad Putra.

Menurutnya, evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari pendataan anggota, koordinasi antarbidang, komunikasi kelembagaan, hingga efektivitas pelaksanaan program kerja.

Reshuffle Kepengurusan Disahkan

Salah satu agenda utama dalam RAKER adalah pengesahan reshuffle kepengurusan JTR sebagai langkah penyegaran organisasi dan penguatan kelembagaan.

Perubahan struktur kepengurusan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat koordinasi, serta menempatkan setiap pengurus sesuai kapasitas, kompetensi, dan tanggung jawabnya agar seluruh program organisasi dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, forum juga menetapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus organisasi ke depan, di antaranya:

Menindaklanjuti hasil audiensi tahun 2025 melalui penyampaian Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan sebagai bentuk penguatan komunikasi kelembagaan.

Menyelenggarakan rapat rutin organisasi setiap tanggal 10 mulai Agustus 2026 sebagai sarana evaluasi dan koordinasi.

Melaksanakan kegiatan pada momentum hari-hari besar Islam guna memperkuat nilai sosial dan kebersamaan.

Memberlakukan iuran organisasi setiap tanggal 10 mulai Agustus 2026 secara tertib dan transparan.

Melakukan pendataan ulang seluruh anggota untuk memperkuat sistem administrasi organisasi.

Membenahi grup rilis organisasi agar distribusi informasi dan pemberitaan semakin efektif dan profesional.

Menyikapi secara organisatoris OPD maupun kecamatan yang belum merespons komunikasi JTR dengan tetap mengedepankan etika dan mekanisme organisasi.

Pembina Tegaskan Disiplin Organisasi

Pendiri sekaligus Pembina Jurnalis Tangerang Raya, R. Herwanto, dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh keputusan yang telah disepakati dalam forum RAKER wajib dijalankan oleh seluruh pengurus sebagai bentuk komitmen terhadap organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, R. Herwanto juga membacakan Surat Keputusan Nomor: 05/JTR/VII/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Jurnalis Tangerang Raya Periode 2025–2028 yang mengacu pada Surat Keputusan Pembina/Pendiri Nomor: 006/SK/PB/VII/2026.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan organisasi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan hasil musyawarah yang memiliki konsekuensi moral dan organisatoris.

"Keputusan yang lahir dari rapat kerja bukan sekadar dokumen organisasi, melainkan komitmen kolektif yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi. Loyalitas terhadap keputusan bersama merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi yang profesional, solid, dan berintegritas," tegas R. Herwanto.

Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya program yang disusun, tetapi dari kemampuan seluruh pengurus menjalankan setiap keputusan secara konsisten, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

"Organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menjalankan keputusan bersama secara konsisten. Karena itu, seluruh pengurus harus memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta bekerja secara kolektif demi mencapai tujuan organisasi," tambahnya.

Susunan Pengurus JTR Periode 2025–2028

Susunan kepengurusan yang disahkan dalam RAKER meliputi:

Pendiri dan Pembina: R. Herwanto (SKU Suluh News)

.Penasehat: Zaki Al-Qadri (suluhnews.id) dan Jefriansyah (beritatangerang.co.id)

Ketua: Ahmad Putra (suluhnews.id)

Wakil Ketua: Muhammad Irfansyah (mahardhikanews.com)

Sekretaris: Marinan (linkberitanews.com)

Wakil Sekretaris: Saripudin (wanmedia.co.id)

Bendahara: Sarkiyah (siberindo.com)

Wakil Bendahara: Tuti Alapsah (suluhnews.id)

Bidang Organisasi: Nean Irawan (portablbanten.web.id)

Anggota: Harso (potretsatu.com)

Seksi Pendidikan dan Latihan: Ari Sapari (bpanbanten.com) dan Nurdhany (jurnalispos.co.id)

Seksi Kerohanian dan Sosial: Karta Wijaya (mitrapubliknews.com) dan Emguslim (merdekanusantara.co)

Seksi Humas: Efendi Lubis (sensornewsmedia.id) dan Nurul Anwar (korantangerang.com)

Komitmen Menuju Organisasi Pers yang Profesional

Melalui RAKER 2026, Jurnalis Tangerang Raya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan transformasi organisasi menuju tata kelola yang lebih modern, adaptif, profesional, dan akuntabel.

Seluruh hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti sebagai pembahasan dalam forum, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, pembinaan anggota, penataan administrasi, penguatan komunikasi organisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, JTR berkomitmen untuk terus mencetak jurnalis yang profesional, independen, berimbang, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dengan semangat kebersamaan dan soliditas seluruh pengurus, Jurnalis Tangerang Raya optimistis mampu memperkuat eksistensinya sebagai organisasi profesi yang menjadi wadah konsolidasi, pembinaan, serta peningkatan kompetensi jurnalis, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pers dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang berkualitas.

(*/JTR)