Dua Kali Diajak Bipartit Tak Ditanggapi, Dua Kali Dipanggil Disnaker Tak Hadir, YAPERMA Soroti Sikap PT Grasindo Mandiri Sukses
KABUPATEN TANGERANG |Mitrapubliknews.com – Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Dede Herdianto, mantan pekerja PT Gressindo Mandiri Sukses, dengan pihak perusahaan belum menunjukkan titik terang. YLPK-YAPERMA BANTEN selaku kuasa pendamping pekerja menyoroti sikap perusahaan yang dinilai belum menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan hak-hak normatif pekerja. Senin (2/11/2026).
Persoalan ini bermula dari ketidakjelasan status hubungan kerja Dede Herdianto yang mengaku telah bekerja sejak tahun 2019 hingga Mei 2026. Selama bekerja, pekerja menerangkan adanya perpanjangan kontrak secara berulang, dugaan pembayaran upah di bawah ketentuan minimum, pekerjaan hingga sekitar 12 jam sehari tanpa pembayaran lembur sebagaimana mestinya, serta dugaan tidak didaftarkannya pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Persoalan semakin mencuat setelah pada 4 Mei 2026 pekerja diberitahukan untuk dirumahkan sementara dengan alasan perusahaan mengalami penurunan pesanan. Namun, hingga berbulan-bulan kemudian, pekerja mengaku tidak pernah memperoleh kepastian untuk kembali bekerja maupun penjelasan tertulis mengenai status hubungan kerjanya.
*DUA KALI DIAJAK BIPARTIT, BELUM MENDAPAT RESPONS*
Sebagai bentuk itikad baik, kuasa pekerja telah berupaya mengajak PT Gressindo Mandiri Sukses menyelesaikan persoalan melalui perundingan bipartit.
Undangan perundingan tersebut telah disampaikan sebanyak dua kali. Namun, menurut keterangan dan dokumentasi yang dimiliki pihak pekerja, upaya tersebut belum mendapatkan respons dan penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Padahal, perundingan bipartit merupakan tahapan awal yang wajib ditempuh para pihak sebelum perselisihan hubungan industrial dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian pada instansi ketenagakerjaan.
*DISNAKER KABUPATEN TANGERANG TELAH MELAKUKAN PEMANGGILAN DUA KALI*
Karena upaya bipartit tidak memperoleh hasil, kuasa pekerja kemudian menempuh mekanisme pencatatan perselisihan hubungan industrial dan permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
Dalam proses tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah menerbitkan dua surat panggilan klarifikasi, yaitu:
1. Surat Nomor *B/500.15.15.2/979/X/DISNAKER/2026* tanggal 16 Oktober 2026, dengan agenda klarifikasi pada Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB.
2. Surat Nomor *B/500.15.15.2/1009/X/DISNAKER/2026* tanggal 22 Oktober 2026, dengan agenda klarifikasi kedua pada Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB.
Kedua surat panggilan tersebut ditujukan kepada pimpinan atau direktur PT Gressindo Mandiri Sukses dan Dede Herdianto untuk menghadiri proses klarifikasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
Namun, berdasarkan keterangan pihak pekerja, perusahaan tidak hadir dalam kedua agenda pemanggilan tersebut.
*YAPERMA: JANGAN SAMPAI HAK PEKERJA TERABAIKAN*
YLPK-YAPERMA BANTEN menyampaikan bahwa persoalan ini bukan semata-mata mengenai berakhirnya hubungan kerja, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak-hak normatif pekerja selama menjalankan hubungan kerja.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan pemeriksaan dan kepastian hukum antara lain:
1. Keabsahan perpanjangan perjanjian kerja sejak tahun 2019 sampai dengan Mei 2026.
2. Kesesuaian status hubungan kerja berdasarkan fakta pelaksanaan pekerjaan, termasuk ketentuan PKWT dan PKWTT.
3. Dugaan pembayaran upah yang belum sesuai dengan ketentuan upah minimum Kabupaten Tangerang.
4. Dugaan pekerjaan melebihi waktu kerja normal tanpa pembayaran upah lembur sebagaimana ketentuan.
5. Dugaan tidak dipenuhinya kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Ketidakjelasan status pekerja setelah dirumahkan sejak 4 Mei 2026.
7. Pemenuhan uang kompensasi PKWT maupun hak akibat berakhirnya hubungan kerja apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kewajiban perusahaan.
*MINTA DISNAKER TETAP LANJUTKAN PENANGANAN*
Atas kondisi tersebut, YLPK-YAPERMA BANTEN berharap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tetap menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial sesuai prosedur dan kewenangannya, meskipun pihak perusahaan tidak menghadiri agenda pemanggilan.
“Kami juga berharap proses penanganan tidak berhenti hanya karena salah satu pihak tidak hadir, melainkan tetap memberikan kepastian mengenai tahapan penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” ujar perwakilan YAPERMA.
Bagi YAPERMA, mekanisme hukum harus tetap berjalan secara profesional, objektif, dan proporsional. Hak pekerja perlu mendapatkan perlindungan, sementara perusahaan tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dan klarifikasi berdasarkan fakta yang sebenarnya.
*Catatan Redaksi:*
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pekerja, dokumen korespondensi, serta surat panggilan resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan pemeriksaan dan penilaian oleh instansi yang berwenang dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan informasi, dan hak jawab sebagaimana prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(*/Redaksi).







































