Tangerang | Mitrapubliknews.com -- Polresta Tangerang memaknai Hari Bhayangkara ke-80 sebagai ajang memperkuat nilai-nilai keimanan dan kepedulian sosial. Semangat itu diwujudkan melalui kegiatan Kajian dan Doa di Masjid Al-Amjad, Puspemkab Tangerang, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Dari Hati untuk Negeri, Mengabdi dengan Ikhlas demi Kepercayaan Masyarakat" tersebut menghadirkan penceramah Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah dan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Tangerang, tokoh agama, tokoh masyarakat, personel TNI-Polri, serta ratusan jamaah.

"Hari Bhayangkara menjadi momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat," kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah. 

Lebih dari itu, lanjut dia, Hari Bhayangkara adalah saat yang tepat untuk melakukan introspeksi dan mengevaluasi diri. Serta memperkuat tekad agar dapat terus menjadi institusi yang semakin dipercaya masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak lahir karena kewenangan atau atribut yang dimiliki Polri. Melainkan dibangun melalui keikhlasan dalam melayani, kejujuran dalam bertindak, dan konsistensi menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

"Insyaallah akan lahir pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kehadiran Polri yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Indra Waspada juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda, TNI, Kejaksaan, pemerintah daerah, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen yang selama ini terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tangerang.

"Sinergi yang baik inilah yang menjadi kekuatan kita bersama dalam menghadapi berbagai tantangan," katanya.

Sementara itu, dalam kajiannya, Ustaz Khalid mengingatkan, kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Karena itu, setiap pemimpin dituntut berlaku adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil.

Dia juga mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuan dan cara yang bijaksana. 

"Membangun masyarakat yang baik merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat atau ulama semata," ujarnya. 

Usai kajian dan doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim serta bantuan sosial kepada para pengemudi ojek online (ojol). Bantuan tersebut menjadi wujud kepedulian Polresta Tangerang kepada masyarakat. Sekaligus memperkuat semangat Hari Bhayangkara yang tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata berbagi kepada sesama. (*/ Red).

Tangerang | Mitrapubliknews.com – Komandan Korem (Danrem) 052/Wijayakrama, Brigjen TNI Faisal Rizal, S.I.P., M.I.P., memimpin Upacara Bendera 17-an yang dilaksanakan di Lapangan Apel Makorem 052/Wijayakrama, Jalan Boulevard Diponegoro, Lippo Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Jumat (17/7/2026).

Upacara yang diikuti seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Makorem 052/Wijayakrama tersebut berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa, sekaligus menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan jiwa korsa prajurit.

Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat  (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang dibacakan oleh Danrem, disampaikan bahwa Upacara Bendera 17-an tidak semata-mata dimaknai sebagai kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat jati diri sebagai Prajurit TNI Angkatan Darat yang senantiasa siap mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Kasad menegaskan bahwa setiap prajurit harus menjadi pribadi yang mencerminkan disiplin, kehormatan, loyalitas, serta pengamalan nilai-nilai Sapta Marga dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI AD.

Lebih lanjut disampaikan bahwa TNI AD terus menunjukkan kontribusi nyata melalui berbagai program unggulan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, di antaranya pembangunan ribuan jembatan, program TNI AD Manunggal Air, karya bakti skala besar, serta pilot project pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Berbagai program tersebut menjadi bukti nyata komitmen TNI AD dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usai pelaksanaan upacara, Danrem 052/Wijayakrama menyampaikan apresiasi dari Kepala Staf Angkatan Darat kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 052/Wijayakrama atas dedikasi serta kontribusi dalam menyukseskan berbagai program TNI AD di wilayah. Program-program tersebut antara lain Go To School, TNI Masuk Sekolah, dan TNI Masuk Kampus yang bertujuan membangun karakter generasi muda serta mencegah kenakalan remaja.

Selain itu, Danrem juga menekankan pentingnya peran seluruh satuan jajaran Korem 052/Wijayakrama sebagai "Stabilisator, Dinamisator dan Stimulator" dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah guna menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara pelepasan purna tugas Kapten Kav (Purn) Joni Hartono beserta istri yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya di Korem 052/Wijayakrama.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Faisal Rizal menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang telah diberikan selama bertugas.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Korem 052/Wijayakrama, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapten Kav (Purn) Joni Hartono beserta istri atas pengabdian yang telah diberikan selama berdinas. Semoga pengabdian yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah dan terus berlanjut melalui kontribusi positif di tengah masyarakat,” ujar Danrem.

Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi, Danrem 052/Wijayakrama menyerahkan piagam penghargaan dan plakat kepada Kapten Kav (Purn) Joni Hartono beserta istri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Seluruh rangkaian kegiatan Upacara Bendera 17-an dan pelepasan purna tugas berlangsung tertib, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan, mencerminkan soliditas serta semangat pengabdian yang menjadi ciri khas prajurit dan keluarga besar Korem 052/Wijayakrama. (*/Red).

Tangerang Tangerang | Mitrapubliknews.com - Sebanyak 267 pasangan suami istri hari ini mengikuti sidang isbat nikah yang diselenggarakan sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum memiliki pencatatan resmi dari negara.

Sidang isbat nikah ini bertujuan untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama sehingga dapat diakui secara hukum. Dengan adanya penetapan dari pengadilan, pasangan dapat melanjutkan proses pencatatan pernikahan di instansi yang berwenang. 

Ketua Pengadilan agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang Muhammad Kasim mengatakan bahwa yang mengikuti sidang isbat nikah pada hari ini sebanyak 267 pasangan. Sidang isbat ini masuk dalam dapil 1, yaitu wilayah Balaraja, Cisoka, Cikupa, Jambe, Jayanti," katanya. 

Ditambahkan Muhammad Kasim, melalui program ini, diharapkan para peserta memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik, termasuk kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan, akta kelahiran anak, kartu keluarga, serta berbagai layanan administrasi lainnya. 

"Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hak-hak keluarga dan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga," ujarnya kembali. 

Sidang isbat nikah berlangsung tertib dengan melibatkan berbagai instansi terkait untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terpadu kepada seluruh peserta," pungkasnya.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - Polresta Tangerang kedatangan tamu istimewa yakni jajaran Detasemen Polisi Militer (Denpom) Jaya 1 Tangerang, Kamis (16/7/2026).

Rombongan Denpom Jaya 1 Tangerang dipimpin Komandan Denpom Mayor Cpm. Dio Muhammad Putra Utama. Para polisi militer itu diterima Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah didampingi para Pejabat Utama Polresta Tangerang.

 "Hubungan baik antara Polri dan Polisi Militer merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah," kata Indra Waspada. 

Dia juga mengatakan, silaturahmi tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi dan menyamakan persepsi. Serta meningkatkan koordinasi sehingga sinergi yang selama ini telah terjalin dapat terus berjalan dengan baik. 

Indra Waspada menjelaskan, setiap institusi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Polri menjalankan tugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sementara Polisi Militer memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib terhadap prajurit TNI sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan komunikasi yang baik, kata dia, masing-masing institusi diharapkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

"Sekaligus memperkuat koordinasi apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan kolaborasi di lapangan," ujarnya.

Menurutnya, tantangan tugas yang semakin dinamis menuntut adanya hubungan kerja yang solid antarlembaga. Terutama dalam menjaga kondusivitas wilayah, mendukung pengamanan agenda strategis, serta mempercepat koordinasi ketika menghadapi situasi yang memerlukan penanganan bersama.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara Polresta Tangerang dan Denpom Jaya 1 Tangerang. Sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk terus menjaga koordinasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing," pungkasnya.

(Red)

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com – Gajah Law Office resmi memberikan pendampingan hukum kepada Kasminah, warga Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, dalam perkara sengketa tanah yang menurut tim hukum tidak lagi semata-mata berkaitan dengan persoalan kepemilikan, melainkan juga diduga terdapat tindakan-tindakan sepihak yang perlu diuji melalui mekanisme hukum.Kmais 16 Juli 2026.

Berdasarkan keterangan klien, objek tanah yang saat ini disengketakan telah lama berada dalam penguasaannya. Namun, sekitar April 2026, beberapa orang yang mengaku sebagai penerima kuasa dari pihak lawan datang ke lokasi dan memasang plang yang mengatasnamakan Klinik Hukum Matador tanpa didahului musyawarah, pemberitahuan maupun somasi kepada klien.

Setelah plang tersebut dicabut oleh klien karena merasa keberatan, pihak lawan baru mengirimkan surat somasi. Tidak lama kemudian, menurut keterangan klien, pihak yang sama kembali mendatangi lokasi dengan membawa material bangunan berupa pasir dan batu hebel yang diduga akan digunakan untuk melakukan pemasangan pagar pada objek sengketa.

Selain itu, dalam proses pendalaman perkara, tim hukum juga memperoleh rekaman video yang diduga memperlihatkan peristiwa pada 11 Desember 2025, di mana terlihat seseorang yang diduga bernama Sahrudin mengayunkan golok congok ke arah Kasminah. Peristiwa tersebut diduga berhasil dicegah setelah Edo, suami Kasminah, berusaha menangkis ayunan senjata tajam tersebut dan melerai situasi.

Hingga saat ini, menurut tim hukum, pihak lawan mengklaim memiliki Akta Jual Beli (AJB) sebagai dasar kepemilikan objek sengketa. Namun, meskipun telah diminta melalui surat-surat resmi, dokumen tersebut belum diperlihatkan kepada klien maupun kuasa hukumnya.

Muhamad Rizki Romdani, Legal Advisor Gajah Law Office, menegaskan bahwa Gajah Law Office menerima pendampingan perkara ini karena melihat adanya dugaan tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat kecil dan patut diuji melalui proses hukum.

“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang mengaku menerima kuasa dapat melakukan pemasangan plang pada objek yang masih disengketakan tanpa terlebih dahulu menempuh musyawarah, pemberitahuan ataupun somasi kepada pihak yang selama ini menguasai objek tersebut. Negara adalah negara hukum. Setiap tindakan yang berpotensi mengganggu hak seseorang harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar, bukan melalui tindakan sepihak.”

Ia juga mengungkapkan bahwa tim hukum menemukan sejumlah hal yang akan menjadi bagian dari pembuktian dalam proses hukum.

“Kami juga sedang mengkaji seluruh dokumen yang digunakan pihak lawan, termasuk surat kuasa yang menjadi dasar tindakan mereka. Berdasarkan kajian awal tim hukum, terdapat beberapa hal yang menurut kami perlu diuji lebih lanjut melalui mekanisme hukum. Seluruhnya akan kami buktikan melalui proses hukum yang berlaku.”

Menurut Muhamad Rizki Romdani, perkara ini bukan sekadar sengketa tanah biasa.

“Kami melihat adanya rangkaian peristiwa yang harus diuji secara menyeluruh, mulai dari dugaan ancaman menggunakan senjata tajam, pemasangan plang secara sepihak, hingga dugaan upaya penguasaan fisik terhadap objek sengketa. Semua fakta tersebut akan kami susun secara utuh dan kami bawa melalui jalur hukum agar memperoleh kepastian hukum.”

Saat ini Gajah Law Office masih melakukan pendalaman terhadap seluruh alat bukti, keterangan saksi, rekaman video, serta riwayat penguasaan objek sengketa sebelum menentukan langkah hukum lanjutan.

Gajah Law Office menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan dalam perkara ini akan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang disebut dalam rilis ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. (*/Red).

GAJAH LAW OFFICE

Muhamad Rizki Romdani

Legal Advisor

JAKARTA | Mitrapubliknews.com – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Kepala Desa Sontang, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, kini dibawa ke meja pengawasan Mabes Polri. Tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diuji kembali melalui mekanisme gelar perkara khusus agar konstruksi hukum perkara tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh dan objektif.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Zulhadi Awalliby, S.H., M.H. dan Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H. secara resmi mengajukan permohonan kepada Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim Polri, Rowassidik, dan Divisi Propam Polri.

Langkah tersebut ditempuh karena kuasa hukum menilai terdapat aspek-aspek penting yang belum memperoleh perhatian secara utuh dalam proses penanganan perkara di tingkat penyidikan.

"Hari ini kami meminta Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Rowassidik dan Propam untuk melaksanakan gelar perkara khusus terhadap perkara yang menjerat klien kami," ujar Zulhadi.

Menurut kuasa hukum, perkara tersebut berawal dari bencana banjir yang melanda Desa Sontang pada tahun 2024 dan menyebabkan kerusakan parah pada akses jalan sepanjang kurang lebih tiga kilometer yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus jalur operasional kendaraan perusahaan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah kecamatan bersama masyarakat dan sejumlah perusahaan disebut mengambil langkah gotong royong guna memulihkan akses yang lumpuh akibat bencana.

Dana swadaya yang terkumpul, menurut kuasa hukum, mencapai sekitar Rp1,1 miliar dan digunakan untuk membangun kembali jalan yang rusak.

"Hasil pembangunan itu dapat dilihat secara nyata dan hingga hari ini masih digunakan masyarakat, petani sawit maupun kendaraan perusahaan yang melintas setiap hari," kata Zulhadi.

Namun setelah pembangunan selesai, perkara tersebut justru berujung pada laporan dugaan tindak pidana korupsi ke Polda Riau dengan sangkaan pelanggaran Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kuasa hukum menegaskan pihaknya tidak sependapat dengan konstruksi hukum tersebut dan menilai perlu dilakukan pengujian kembali melalui forum gelar perkara khusus di Mabes Polri.

"Kami berpendapat tidak terdapat unsur memperkaya diri sendiri maupun pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Menurut klien kami, dana digunakan untuk pembangunan jalan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Iskandar Halim Munthe menambahkan, gelar perkara khusus merupakan instrumen hukum yang tersedia untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa langkah penanganan perkara mengabaikan konteks peristiwa yang melatarbelakangi pengumpulan dana tersebut.

"Kami meminta Mabes Polri memberikan atensi terhadap seluruh fakta hukum, dokumen, serta keterangan para pihak sebelum perkara ini melangkah lebih jauh," ujarnya.

Tim kuasa hukum juga menyoroti penerapan Pasal 12 huruf e UU Tipikor terhadap kepala desa. Mereka berpendapat terdapat pengaturan tersendiri mengenai kedudukan dan kewenangan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang patut menjadi bagian dari pertimbangan hukum.

Menurut mereka, langkah memperbaiki jalan pascabanjir merupakan bentuk respons terhadap kondisi darurat demi menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Sebagai dasar permohonan, kuasa hukum mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mekanisme pelaksanaan gelar perkara khusus.

Mereka berharap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari unsur pemerintah, masyarakat hingga perusahaan, dapat dihadirkan dalam forum tersebut agar seluruh fakta dapat dibuka secara terang dan berimbang.

Menanggapi tudingan adanya pungutan liar terhadap perusahaan, kuasa hukum kembali menegaskan bahwa seluruh kontribusi yang diberikan, menurut mereka, bersifat sukarela dan dilakukan secara terbuka.

"Tidak ada unsur pemaksaan menurut klien kami. Seluruh proses dilakukan secara transparan, terdokumentasi dan hasil pekerjaannya dapat dilihat serta dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Iskandar.

"Perlu diketahui bahwa sumbangan adalah dengan sukarela tidak ada pakasaan dari pihak manapun dan perbaikan jalan pada tahun 2024 , telah 2 tahun jalan tersebut telah di nikmati oleh masyarakat dan semua perusahaan , tapi kenapa sekarang tahun 2026 baru di persiolkan?" ucap Iskandar Halim Munthe penuh tanya

Sementara hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari penyidik Polda Riau terkait permohonan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum tersebut. (Pajar Saragih).

TANGERANG | Mitrapublinews.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran handphone ilegal dan barang terlarang di dalam blok hunian.

Dalam kurun waktu Januari hingga Juli, petugas mencatat hasil razia yang cukup signifikan. Sebanyak 110 unit handphone, 64 charger, 1 power bank, 9 earphone, 4 terminal listrik, serta 57 senjata tajam rakitan (sikim) berhasil disita dari warga binaan.

“Ini bagian dari upaya kami menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Pemuda,” ujar Abi Mantrana Kepala KPLP Lapas Pemuda Kelas II Tangerang dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Ia mengungkapkan, modus penyelundupan barang terlarang masih didominasi oleh jalur kunjungan serta “warisan” dari penghuni sebelumnya.

“Sebagian masuk lewat kunjungan, dan banyak juga yang merupakan peninggalan dari warga binaan sebelumnya,” jelasnya.

Disembunyikan di Bunker dan Bantal

Petugas mengaku telah memetakan titik-titik rawan penyimpanan barang ilegal di dalam blok. Dari hasil razia, lokasi yang paling sering digunakan adalah bunker tersembunyi serta bagian dalam bantal tempat tidur warga binaan.

“Kalau razia, kami fokus ke bunker dan bagian dalam bantal. Di situlah biasanya mereka sembunyikan barang-barang tersebut,” ungkapnya.

Sudah Ada Fasilitas Resmi, Tapi Masih Nekat

Meski pihak lapas telah menyediakan fasilitas komunikasi resmi berupa wartel khusus (wartelsus) bagi narapidana untuk berhubungan dengan keluarga, praktik penggunaan handphone ilegal masih ditemukan.

“Dengan adanya wartelsus, sebenarnya tidak perlu lagi ada upaya penyelundupan atau tindakan ilegal,” tegasnya.

Sanksi Tegas: Register F hingga Hilang Hak Remisi

Bagi warga binaan yang terbukti melanggar, pihak lapas tidak segan menjatuhkan sanksi tegas berupa Register F.

“Konsekuensinya, mereka tidak mendapatkan remisi dan tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat dalam periode tertentu,” katanya.

Oknum Petugas Juga Ditindak

Tak hanya warga binaan, tindakan tegas juga diberlakukan terhadap petugas yang terbukti terlibat.

Dalam tiga bulan terakhir, pihak lapas telah menjatuhkan sanksi kepada dua petugas yang kedapatan memasukkan barang ilegal.

“Pelanggarannya membantu narapidana memasukkan barang terlarang. Itu terjadi sebelum masa kami bertugas, tapi tetap kami tindak,” ungkapnya.

Sidak Intensif: Minimal 3 Kali Seminggu

Untuk mencegah peredaran barang ilegal, razia dilakukan secara rutin dan intensif.

“Kami hampir setiap hari melakukan sidak. Minimal tiga kali dalam seminggu,” pungkasnya.

(*/ Red).

TANGERANG | Mitrapubliknews.com - Himpunan Jurnalis Tangerang Raya (JTR) kembali melanjutkan agenda road show audiensi ke sejumlah lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Tangerang Raya. Kali ini, pengurus JTR melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang.

Rombongan JTR diterima langsung oleh Ketua Dewan DPRD Kabupaten Tangerang, H. Muhammad Amud S.Sos, didampingi Kasubag Humas DR.Nanang  dan salah satu kepala bidang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan menyampaikan kesiapan DPRD Kabupaten Tangerang untuk menjalin sinergitas dan kolaborasi dengan JTR sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Kami dengan senang hati menerima kunjungan JTR. Semoga ke depan JTR dapat terus menyajikan pemberitaan yang informatif, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar H.M. Amud.

Ia juga mengapresiasi keberadaan JTR sebagai wadah wartawan yang memiliki jumlah anggota cukup besar dan dinilai memiliki kredibilitas yang baik.

“Dengan anggota sekitar 60 orang, JTR tentu bukan sekadar perkumpulan biasa. Kami yakin JTR adalah organisasi wartawan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Humas  DPRD Kabupaten Tangerang Nanang. Menurutnya, DPRD Kabupaten Tangerang selalu terbuka untuk bekerja sama dengan insan pers sebagai mitra dalam menyampaikan informasi publik.

Sementara itu, Ketua Tim Audiensi JTR, M. Irfansyah atau akrab disapa Ngkong, didampingi Sekretaris JTR, Marinan, Nean, Harso Kadiv Organisasi , Kartawijaya eben, Kadiv Sosial dan Arul Setiap JTR, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari DPRD Kabupaten Tangerang.

“Semoga penerimaan ini bersinergi dengan jurnalis Tangerang Raya ( JTR ).” ujar Irfansyah.

Marinan menambahkan, pihaknya berharap sinergi dan kolaborasi antara JTR dan DPRD Kabupaten Tangerang dapat berjalan berkelanjutan sesuai dengan harapan bersama.

“Kami berharap kerja sama ini bisa terwujud secara nyata dan membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/Red).

Tangerang| Mitrapubliknews.com --Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah bersilaturahmi ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang Wahyudi Eko Husodo, Selasa (14/7/2026).

"Kunjungan silaturahmi ini di antaranya untuk memperkuat sinergi penegakan hukum," kata Indra Waspada. 

Indra Waspada yang didampingi Pejabat Utama Polresta Tangerang dan Kapolsek jajaran mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas kamtibmas 

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat koordinasi menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Keduanya membahas berbagai isu strategis. Mulai dari penguatan sinergi dalam penegakan hukum, koordinasi penanganan perkara, hingga peningkatan pelayanan hukum yang profesional dan berkeadilan kepada masyarakat.

Indra Waspada menegaskan, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antar-aparat penegak hukum.

Menurutnya, soliditas yang telah terjalin antara Polresta Tangerang dan Kejari Kabupaten Tangerang merupakan modal penting untuk menjaga kepastian hukum. Sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (*/ Red).

Tangerang| Mitrapubliknews.com --Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menegaskan pentingnya menjaga soliditas TNI-Polri. Sebab hal itu merupakan fondasi utama dalam memelihara kamtibmas di Kabupaten Tangerang.

Hal itu disampaikan Indra Waspada saat bersilaturahmi ke Markas Kodim 0510/Tigaraksa, Selasa (14/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Indra Waspada yang didampingi Pejabat Utama Polresta Tangerang serta Kapolsek jajaran diterima Kasdim 0510/Tigaraksa Mayor Inf. Windra Sanur.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat koordinasi menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Tangerang," kata Indra Waspada.

Dalam pertemuan tersebut, Polresta Tangerang dan Kodim 0510/Tigaraksa membahas penguatan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. Serta meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas di lapangan untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah di Kabupaten Tangerang.

Menurut Indra Waspada, keamanan yang kondusif hanya dapat diwujudkan apabila seluruh unsur terus menjaga kekompakan dan memperkuat kolaborasi.

"Dengan kebersamaan, kita dapat menghadapi berbagai tantangan, menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri. Tetapi memerlukan dukungan seluruh elemen, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Dengan sinergi yang kuat, kita dapat memberikan rasa aman sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Tangerang," katanya.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk terus meningkatkan koordinasi. Selain itu, juga untuk efektivitas pelaksanaan tugas. Serta memastikan setiap persoalan yang berkembang di masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik. (*/ Red).

Kabupaten Tangerang | Mitrapubliknews.com - Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mendorong penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran maupun bencana serupa. Hal tersebut menyusul insiden kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, beberapa waktu lalu.

Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Forkopimda Kabupaten Tangerang dengan agenda evaluasi penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin di Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (14/7/2026).

"Kesiapsiagaan dan langkah mitigasi harus terus diperkuat agar kejadian serupa dapat dicegah," kata Indra Waspada.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi semua. Kata dia, penanganan yang dilakukan secara terpadu mampu mengendalikan situasi. Oleh karena itulah, sejak awal Polresta Tangerang bersama TNI, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, BNPB, pemerintah daerah, relawan, dan berbagai unsur lain bergerak melakukan penanganan.

"Hingga api berhasil dipadamkan 100 persen dan sebaran asap dapat dikendalikan," kata dia. 

Meski api telah padam, personel Polresta Tangerang tetap disiagakan hingga 14 Juli 2026. Langkah itu untuk mendukung proses pendinginan. 

"Sekaligus melakukan monitoring guna mengantisipasi munculnya titik api baru," ujarnya. 

Selain fokus pada pengamanan, Polresta Tangerang juga memberikan perhatian terhadap dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran tersebut. Pos kesehatan didirikan untuk memberikan layanan medis kepada warga terdampak paparan asap.

Tidak hanya itu, dilakukan juga pembagian masker kepada petugas, relawan, dan masyarakat sekitar. Trauma center juga diaktifkan sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam aspek pengamanan, Indra Waspada menjelaskan, personelnya melakukan penyekatan dan penutupan akses menuju TPA. Langkah tersebut dilakukan agar mobilisasi kendaraan pemadam kebakaran maupun alat berat dapat berlangsung lancar tanpa hambatan.

Personel juga melakukan pengamanan di kawasan danau yang menjadi sumber air bagi operasi water bombing. Sehingga proses pengambilan air oleh helikopter pemadam dapat berjalan aman dan tidak terganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

"Seluruh langkah tersebut kami lakukan untuk memastikan proses penanganan berjalan optimal," kata Indra Waspada.

Pada acara yang sama, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menegaskan bahwa kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm keras bagi seluruh pihak. Hal itu karena dampak kebakaran tidak hanya pada pengelolaan sampah, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

"Kebakaran di TPA Jatiwaringin beberapa waktu lalu merupakan alarm keras bagi kita semua," ujar Maesyal.

Menurutnya, meskipun api telah berhasil dikendalikan, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh sebagai dasar penyempurnaan penanganan ke depan.

Maesyal meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memfokuskan evaluasi pada tiga aspek utama, yakni evaluasi respons dan standar operasional prosedur (SOP), dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta penyusunan strategi mitigasi jangka panjang agar peristiwa serupa tidak terulang," pungkasnya.

(Red)